SIANTAR, HETANEWS.com - PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) Pemko Siantar Formasi Tahun 2019 hingga saat ini tak kunjung menerima gaji.

SK sendiri tertulis para pegawai PPPK mulai bekerja dari 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021, sementara penyerahan SK dari Walikota 25 Februari 2021.

Seorang PPPK yang namanya tidak ingin disebut mengatakan bahwa kemarin mereka dilantik sebanyak 51 orang dimana tenaga pendidik 33 dan 18 penyuluh pertanian.

"Sudah empat bulan kami gak digaji. Dimana rasa kemanusiaan mereka?," katanya Sabtu (24/4/2021).

Kebutuhan hidup disaat pandemi saat ini menjadi masalah berat mereka akibat tak gajian.

Pria yang bekerja di Dinas Pendidikan Kota Siantar mengaku bahwa dia bersama teman-temannya telah mempertanyakan hal tersebut kepada Kadis Pendidikan Rosmayana Marpaung namun tidak ada jawaban apa yang di keluhkan mereka.

Dikatakannya, bahwa soal penggajian bukan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kota Siantar melainkan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sementara BKD juga mengaku bahwa penggajian tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Wajar dong tenaga pendidikan bertanya kepada Kadis Pendidikan, tapi katanya, anggaran gaji kami tidak ditampung di APBD," ujarnya.

Pria tersebut berharap agar Walikota Siantar Hefriansyah dan DPRD duduk bersama untuk membuat kebijakan baru untuk mengatasi permasalah mereka.

Terpisah, PLT Kadis Pendidikan, Rosmayana Marpaung mengatakan bahwa soal gaji bukan tanggungjawabnya melainkan BKD. 

"Kalau itu masalah BKD lah dan Dispenda. Sampai sekarang tidak ditampung. Kami kan hanya menerima orangnya," kata Rosmayana.

Sementara PLT Badan Kepegawaian Daerah Harianto Siddik mengatakan bahwa mereka hanya punya wewenang menyampaikan data PPPK ke BPKD supaya mengalokasikan anggaran.

"Itu sudah kita sampaikan kepada Dispenda," ucapnya.

Kabid Pembendaharaan BPKD, Taufik mengaku tidak mengeluarkan anggaran untuk P3K karena tidak ada pengajuan dari Disdik dan Dinas Pertanian.

"Itu kewenangan BKD. Kalau masalah gaji itu terkait penganggaran. Sekarang apa dianggarkan atau tidak di masing-masing OPD nya. Kami hanya terima SK (P3K) saja. Tapi masalah dananya kami tidak tahu," pungkasnya.