SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Beberapa perwakilan warga Nagori Pardomuan Bandar Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, Kamis (22/4) di jalan Asahan Km 4,5. Perwakilan warga Rosman Purba Tambak, Jonri Dame Purba, Junriaman Purba bermaksud mempertanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan korupsi yang dilakukan pangulu.

Menurut Rosman Purba, kedatangannya sudah merupakan ke-3 kalinya. Pasca laporannya diterima oleh pihak kejaksaan selaku Aparat penegak hukum (APH), tim Intel Kejari Simalungun telah melakukan pemeriksaan di lapangan.

Tim Intel bersama inspektorat telah meninjau lokasi dengan langsung mendatangi Nagori Pardomuan Bandar guna mentelaah pengaduan tersebut. 

"Benar, tim Intel bersama inspektorat telah turun ke lokasi Nagori Pardomuan Bandar," jelas Kasi Intel Ratno TH Pasaribu SH kepada wartawan siang itu.

Sebelumnya, Rosman Purba juga mengatakan jika tim Intel telah meminta keterangan sejumlah warga di lokasi. Juga memeriksa beberapa pekerjaan di desa tersebut. Diantaranya pekerjaan pembukaan jalan yang sebenarnya fiktif.

Karena menurut Purba, jalan sudah dibuka sejak tahun 2018, namun Camat mengklaim jalan dibuka tahun 2020. Warga ingin meminta kejelasan kepada kejaksaan sudah sejauh mana proses laporan tersebut.

Dikatakan Purba, sudah hampir 3,8 M Dana Desa bergulir tapi kondisi jalan masih kuoak kapik. Sehingga warga melaporkan pangulu terkait penyaluran dana BLT dan oenggunaan dana desa untuk pekerjaan fisik..

Adapun laporan yang telah dilayangkan ke kantor jaksa terkait oknum pangulunya berinisial JP diduga melakukan korupsi dalam penyaluran BLT Dana Desa tahun 2020. 

"Kami hanya menerima BLT Dana Desa pada bulan April, Mei, Juni sebesar 600 ribu dan bulan Desember 900 ribu," kata Purba Tambak.

Menurut warga, setelah dipertanyakan kepada pangulu berdalih dana desa untuk pembangunan fisik pembukaan jalan di Dusun Bandar Silih. Tapi faktanya, pembangunan yang disebutkan tersebut tidak benar adanya.

Ironisnya, pembangunan di Nagori yang bersumber dari dana desa setiap tahunnya dikerjakan asal jadi. Bahkan belum satu tahun sudah hancur. JP dinilai tidak transparan dalam mengalokasikan dana desa dan seenaknya saja (kebijakan tunggal).

Oleh karena itu warga meminta agar Aparat penegak hukum (APH) yakni Kejari Simalungun segera memeriksa dan memanggil JP. (Ay)

Proses pemeriksaan di lokasi Nagori Pardomuan Bandar oleh tim Intel Kejari Siantar dan Inspektorat Simalungun. (Foto/ay)