SIANTAR, HETANEWS.com - Setelah dilakukan ekspos oleh tim Pidsus Kejakaaan Negeri Pematangsiantar, akhirnya EFH (52) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Bank Mandiri. Penetapan tersangka setelah tim Pidsus memeriksa sejumlah saksi termasuk ahli dan juga bukti surat.

Demikian dikatakan Kasi Pidsus Dostom Hutabarat SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/4). 

"Penetapan tersangka setelah dilakukan ekspos oleh tim dan langsung dipimpin Bapak Kajari," sebut Dostom.

Tersangka merupakan mantan Head MSCRPT Bank Mandiri regional I Sumatera I. Dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya, kata Dostom lagi.

Secara singkat, Dostom memaparkan peran tersangka yang memiliki kewenangan mengajukan lelang eksekusi dan patut diduga mengakibatkan kerugian negara hingga 300 an juta lebih.

Diduga ada suatu koorporasi yang dilakukan tersangka sehingga mengakibatkan kerugian negara dan keberatan Debitur yang harus membayar ratusan juta lagi setelah assstnya dilelang. Akibat perbuatan tersangka baik secara sendiri sendiri atau secara bersama sama demi memperkaya diri sendiri mengakibatkan kerugian negara.

Seharusnya setiap pelaksanaan lelang menambah kas/pendapatan negara. Atas objek lelang di jalan MH Sitorus hanya dilelang sekitar Rp.1,4 Miliar.

Berdasarkan penilaian lelang tahun 2013 sudah senilai Rp.1,7 Lebih. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku tim penilai objek lelang melakukan pembanding nilai bangunan yang berlokasi di jalan Sipirok.

"Sehingga patut diduga adanya kongkalikong" jelas Dostom.

Berdasarkan peraturan yang ada yaitu pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah seharusnya debitur berhak diberi kesempatan untuk menjual assetnya.

Maka, Dostom menegaskan jika dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Saat ini tersangka dijerat dengan pasal pasal 2 (1) atau pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999 tentang Tipikor.