MEDAN, HETANEWS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/4/2021) menggeledah kediaman pribadi Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial yang berada di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjungbalai.

Diketahui bahwa penyidik KPK tiba di rumah orang nomor satu di Pemko Tanjungbalai sekitar pukl 08.00 WIB dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang dikonfirmasi terkait kegiatan KPK di Tanjungbalai mengaku belum mendapat informasi valid, sehingga belum bisa berkomentar banyak perihal peristiwa tersebut.

"Saya barusan tahun ini. Nanti salah saya jawab. Nanti saya cek dulu. Saya belum tahu persoalan apa. Belum tahu," ucap Edy di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa.

Namun, ia menyebutkan bila KPK mulai bertindak, maka pasti ada sesuatu hal yang salah dalam hal kelola pemerintahan di Pemko Tanjungbalai.

"Kalau ada asap, pasti ada api. Untuk itu nanti ya, saya baru tahu juga," sebutnya.

Terkait hal itu, Gubernur Edy Rahmayadi kembali mengimbau kepada seluruh kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Sumut untuk tidak coba mengambil keuntungan dalam menjalankan program pembangunan dan pemerintahan yang dananya bersumber dari APBD daerah masing-masing.

"Ikutin aturan yang benar, dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan hingga pertanggungjawaban. Ikutin, ini uang rakyat, untuk membangun, untuk kesejahteraan rakyat. Lakukan ini semua," tegasnya.

Sementara, hingga kini belum diketahui pasti terkait kasus apa rumah Wali Kota Tanjungbalai digeledah KPK.

Di lokasi, setidaknya ada lebih dari tiga orang petugas KPK yang terpantau.

Karena pemeriksaan ini tertutup, aparat tidak memperkenankan bagi siapa saja untuk masuk.

Polisi bersenjata lengkap menunggu petugas KPK di sekitar rumah dinas Syahrial.

Hingga berita ini diturunkan, www.tribun-medan.com masih berupaya mengonfirmasi Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali Fikri belum mau merespon panggilan teleponnya.

Beredar kabar penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Syahrial ketika dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai tahun 2014-2016 silam. Kala itu, Syahrial disebut-sebut menerima suap yang nilainya konon ratusan juta rupiah.

Kasus ini berawal dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 64C/LHP/XVII.MDN/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016, terkait alokasi dana anggaran 2015 untuk lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe C di Jalan Kartini, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Adapun nilai proyek rumah sakit itu mencapai Rp 3,5 miliar.

Dari informasi yang dihimpun www.tribun-medan.com dari berbagai sumber, proyek rumah sakit tipe C ini dikerjakan oleh PT Care Indonusa. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya dugaan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.

Kasus ini sempat ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai.

Dari proses pemeriksaan, disebut-sebut ada temuan dua alat bukti berupa transfer uang ratusan juta rupiah dari Direktur PT Care Indonusa berinisial D kepada Syahrial, yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai.

Dengan menyetor uang pada Syahrial, karena yang bersangkutan dianggap berjasa memenangkan tender tersebut. 

Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Wali Kota Tanjungbalai Syahrial, Selasa (20/4/2021). Belum diketahui pasti terkait kasus apa penggeledahan ini.(TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI) (TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI).

Bukan cuma bukti transfer saja, konon ada juga bukti pesan singkat dari nomor selular yang katanya identik dengan nomor handphone milik Syahrial. 

Atas dasar itu, sejumlah aktivis kemudian menyoroti masalah ini. Beberapa aktivis melaporkan kasus ini ke KPK beberapa tahun silam.

Bahkan, informasi yang beredar, sejumlah pejabat Pemko Tanjungbalai pernah diperiksa berjemaah tahun 2020 lalu.

Sumber: tribun-Medan.com