Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang perdana perdata perihal pelaporan keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang dilayangkan kubu Jhoni Allen, Selasa (20/4/2021).

Majelis hakim yang memimpin sidang di ruang sidang utama PN Jakarta Pusat ini harus menunda jalannya persidangan hingga pekan depan.

Hal itu dikarenakan penggugat dalam hal ini Jhoni Allen dkk yang merupakan penggagas dari terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit tidak hadir dalam ruang sidang.

"Jadi sidang kita tunda untuk memanggil lagi para penggugat Minggu depan satu minggu kedepan hari Selasa tanggal 27 sidang dinyatakan selesai dan ditutup," kata Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, dalam persidangan, Selasa (20/4/2021).

Adapun beberapa nama yang menjadi penggugat dalam persidangan ini adalah La Moane Sabara, Jefri Prananda, Muliadin Salemba, Ajrin Duwila, dan Laode Abdul Gamal.

Menanggapi hal ini, Tim Hukum DPP Partai Demokrat yang diketuai oleh Mehbob meminta ketegasan Majelis Hakim untuk mengambil tindakan apabila pada persidangan selanjutnya pihak penggugat kembali mangkir.

"Majelis karena ini adalah undang-undang perdata khusus parpol di mana dari batas waktunya 60 hari maka kami minta apabila dipanggil sekali lagi pihak penggugat tidak hadir mohon majelis ada 1 ketegasan terima kasih," tutur tim hukum Partai Demokrat.

Pada kesempatan sebelumnya, Tim Hukum Partai Demokrat Muhajir mengatakan bahwa berkas gugatan tersebut sudah dicabut oleh pihak penggugat.

Hal tersebut dikatakan Muhajir setelah adanya konfirmasi dari tim kuasa hukum penggugat bernama Yustian Dewi sesaat sebelum sidang perdana digelar pagi tadi.

"Kuasa hukum pihak sana para penggugat yang mengatakan tadi (via telfon) bernama Yustian Dewi," kata Muhajir saat ditemui awak media.

Berdasarkan konfirmasi dari Yustian Dewi, Muhajir mengatakan, pencabutan berkas perdata yang terigister Nomor 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 5 April 2021 sudah dilakukan saat penyerahan surat di PTSP PN Jakarta Pusat.

Kendati begitu, pihaknya masih akan menunggu keputusan Majelis Hakim mengenai kelanjutan dari kasus perdata tersebut.

"Biasanya majelis hakim tidak serta merta menerima pencabutan itu karena mereka yang mencabut tidak ada yang hadir untuk mengetahui kebenaran pencabutan itu majelis hakim akan memanggil sekali lagi," tutur Muhajir.

Sumber : tribunnews.com