SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tidak mau melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Simalungun terkait pencatatan perkawinan. Sesuai dengan pasal 36 UU No.23/2006 tentang administrasi kependudukan.

Juga pasal 69 Perpres No.25/2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

Atas sikap Disdukcapil tersebut, advokat/lawyer Pondang Hasibuan SH dan Benny Girsang SH akan melakukan upaya hukum terhadap Disdukcapil yang tidak melaksanakan penetapan pengadilan.

Demikian dikatakan Pondang Hasibuan SH kepada hetanews, Senin (19/4) di Pengadilan Negeri Simalungun. 

Menurutnya, klient nya atas nama Sabar Sitorus telah mendapatkan surat penetapan permohonan pengesahan perkawinan dari PN Simalungun No.15/Pdt.P/2021/PN-Sim tanggal 3 Maret. Lalu penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN-Sim tanggal 8 Maret 2021 atas nama Daniel Simbolon.

Juga penetapan No.8/Pdt.P/2021/PN-Sim tanggal 8 Maret atas nama Kesiana Tampubolon, sebut Hasibuan.

Berdasarkan pasal 69 Perpres No 25/2008 sudah jelas diatur tentang pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yaitu dengan menunjukkan penetapan pengadilan tersebut ke Disdukcapil, jelasnya.

Sehingga Disdukcapil sudah seharusnya melaksanakan penetapan pengadilan tersebut, berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pondang Hasibuan menyesalkan jawaban Disdukcapil melalui suratnya No.472.36/286/II.3/2021 jika pasangan suami istri harus mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD instansi pelaksanan.