JAKARTA, HETANEWS.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2021 mencapai USD 422,6 miliar atau Rp 6.127,7 triliun (kurs Rp 14.500 per dolar AS). Realisasi tersebut tumbuh 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) yang hanya USD 406,4 miliar.

Bahkan pertumbuhannya juga lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 2,7 persen (yoy) atau USD 421,2 miliar.

Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh ULN pemerintah dan ULN swasta. Secara rinci, ULN pemerintah sebesar USD 209,2 miliar atau tumbuh 4,6 persen (yoy). Sementara ULN swasta mencapai USD 210,5 miliar, tumbuh 3,4 persen (yoy).

ULN Indonesia pada Februari 2021 dinilai tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,7 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,0 persen dari total ULN.

Namun, jika ditelusuri lebih dalam mengenai ULN, beban utang yang ditanggung pemerintahan Jokowi justru semakin besar. Hal ini tercermin dari rasio pembayaran pokok dan bunga ULN terhadap penerimaan transaksi berjalan atau disebut debt service ratio (DSR).

Rasio DSR mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar utang. Jika rasio DSR semakin besar, berarti beban utang yang ditanggung juga semakin besar. DSR meningkat disebabkan jumlah utang yang terus tumbuh, sementara penerimaan dari ekspor menurun.

Berdasarkan statistik ULN yang dirilis Bank Indonesia (BI), DSR tier-1 terus menunjukkan kenaikan secara kuartalan maupun tahunan. DSR tier-1 meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang serta pembayaran bunga atas jangka pendek

Secara kuartalan, DSR tier-1 di kuartal I mencapai 27,74 persen, naik di kuartal selanjutnya menjadi 29,78 persen. Adapun di kuartal III sempat turun menjadi 23,74 persen, namun kembali meningkat di kuartal IV menjadi 30,14 persen.

Sedangkan secara tahunan, DSR tier-1 di kuartal I 2020 sebesar 26,56 persen, menurun pada kuartal II menjadi 25,22 persen. Di kuartal III tahun lalu kembali meningkat menjadi 25,83 persen dan di kuartal IV tercatat 27,86 persen.

Rasio utang terhadap ekspor atau debt export ratio (DER) juga mengalami kenaikan. Artinya, jumlah utang lebih tinggi dibandingkan penerimaan ekspor.

Pada kuartal I 2020 DER mencapai 177,81 persen, naik di kuartal II menjadi 197,67 persen, di kuartal III naik lagi menjadi 207,26 persen, dan di kuartal IV tercatat 215,15 persen.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, sejauh ini memang tidak ada batas atas maupun batas bawah dari DSR tier-1. Namun perlu diwaspadai jika trennya terus meningkat.

“Karena bila terus meningkat, dikhawatirkan ini menjadi sinyal buruk untuk kondisi peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia,” kata Josua.

Namun, dia optimistis di tahun ini DSR tier-1 akan cenderung menurun. Hal ini seiring dengan proyeksi peningkatan ekspor dan diikuti penurunan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Internasional maupun utang bilateral/multilateral.

Hanya saja, penurunan DSR tier-1 diperkirakan masih cenderung terbatas. Sebab, masih ada potensi masuknya investor asing ke pasar keuangan Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menilai DER dan DSR tier-1 yang terus meningkat menunjukkan utang yang berlebih (over borrowing). Untuk itu, pemerintah perlu melakukan manajemen utang dengan hati-hati dan terstruktur.

“Pemerintah dapat menjalankan strategi dalam melakukan manajemen utang, seperti mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang murah, meminimalkan risiko terkait portofolio utang, dan mendukung pengembangan pasar,” jelas dia.

Menurutnya, ada lima kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk pengelolaan utang. Pertama, pengurangan pinjaman valas secara gradual dan terencana. Kedua, fokus pada pinjaman domestik dengan jatuh tempo jangka menengah dan panjang.

Ketiga, penerbitan SPN (treasury bills dengan jatuh tempo 12 bulan) hanya untuk manajemen kas dan tidak untuk menutup defisit atau refinancing utang yang masih ada. Keempat, fokus pada suku bunga tetap untuk pinjaman baru.

“Kelima, obligasi internasional hanya diterbitkan untuk membiayai kewajiban dalam valas, memperkuat cadangan devisa, dan menghindari crowding out pasar obligasi domestik,” kata Kamrussamad.

Utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif akibat pandemi COVID-19. Dengan kondisi saat ini, lanjut dia, pemerintah harus memanfaatkan momentum untuk dapat kembali bersaing melalui strategi kebijakan yang akan dilaksanakan.

“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana strategi efektif yang dapat ditempuh agar ekonomi dapat lekas pulih kembali, bukan malah tawuran argumen yang dapat memicu terhambatnya pemulihan ekonomi,” pungkasnya.

sumber: kumparan.com