SIANTAR, HETANEWS.com - Pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Seperti dijelaskan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga, jika hal ini merupakan upaya lanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), melalui pemberian Asimilasi dan Integrasi.

Sejak diberlakukannya Permenkumham tersebut, setidaknya lebih dari 700 orang warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Klas IIA Siantar sudah mendapatkan haknya. 

Demikian dikatakan Kalapas Rudi Fernando Sianturi A.Md IP.SH. kepada wartawan, Jumat (16/4) di sela sela acara Bhakti sosial siang itu di kantornya jalan Asahan Km 6,5.

Saat ini Lapas Klas IIA Pematangsiantar hanya menerima titipan tahanan dari pengadilan, atau perkara yang sudah disidangkan di pengadilan atau A3. Sehingga jumlah penghuni Lapatar (Lembaga Pemasyarakatan Siantar) per 16 April tercatat 1770 orang.

Lebih lanjut dijelaskan Rudi, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bagi narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak Asimilasi.

Ketentuan ini dikecualikan bagi narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun, yang tetap diberikan Asimilasi dan Integrasi sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Sementara itu, bagi narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus untuk memperoleh Asimilasi, PB, CMB, maupun CB, akan dicabut haknya. Kemudian diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berat, serta selama menjalani Asimilasi maupun Integrasi tidak dihitung menjalani pidana, jelas Rudi.

Artinya, jika narapidana ditangkap lagi karena kasus kriminal padahal masih dalam proses asimilasi. Maka semua haknya akan dicabut. 

Masa pemidanaan setelah vonis akan ditambah dengan sisa hukuman sebelumnya, jelas Sianturi.