SIANTAR, HETANEWS.com - Instruksi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tentang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat [PPKM] di Kota Siantar tidak dijalankan dengan serius.

Pasalnya, kasus kerumunan warga di kantor BNI cabang Siantar di Jalan Merdeka, Rabu 14 April 2021 pagi, sebagai bukti tidak adanya penanganan memutus mata rantai penyebaran Covid 19. 

Kota Siantar salah satu wilayah di Sumut yang diberlakukan PPKM lantaran kasus covid 19 di wilayah tersebut tidak bisa dibilang aman. 

PPKM mikro oleh Gubsu sudah diberlakukan sebanyak 3 kali di Kota Siantar. Terakhir tanggal 6 -19 April 2021 PPKM diperpanjang.

Wali Kota Siantar Hefriansyah bersama jajaran TNI-Polri telah menggelar rapat analisa dan evaluasi PPKM berbasis mikro di Aula Widya Satya Brata Polres Siantar, pada Senin 29 Maret 2021.

Kapolres Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar mengatakan, sesuai perintah Walikota , PPKM mikro guna menekan penyebaran Covid-19.

“Kita ketahui bersama, saat ini peningkatan jumlah positif sangatlah pesat. Dengan diberlakukannya PPKM mikro, setidaknya dapat mengurangi angka penyebaran Covid-19,” kata Boy saat itu.

Hasil analisa dan evaluasi itu berbanding terbalik dilapangan. Pemko Siantar bersama jajaran TNI Polri di Kota Siantar kecolongan saat situasi PPKM diberlakukan.  

Karena tidak ada koordinasi dan penanganan yang tegas, ratusan warga membludak di kantor BNI Cabang Siantar. 

Warga berdesak desakan dan mengabaikan protokol kesehatan hanya ingin menerima bantuan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di depan gedung BNI cabang Siantar di Jalan Merdeka.

Kasus ini dikhawatirkan menimbulkan klaster baru di Kota Siantar, bila tidak segera dilakukan tindakan preventif pasca kerumunan berlangsung. 

Ferry Simarmata dari Relawan Cerdas Covid 19 LBH Pematangsiantar menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi perlu mengevaluasi jalannya PPKM di Siantar. Menurut Ferry, jika hal ini dibiarkan kejadian serupa akan terjadi.

“Penerapan PPKM ini perlu dievaluasi oleh Gubernur secara menyeluruh,” kata Simarmata kepada Hetanews, Rabu malam.
Ia turut menyinggung anggaran negara dalam menekan penyebaran Covid 19 melalui PPKM cukup besar.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi penangan covid 19 di Kota Siantar, agar kedepan lebih terukur dan konsisten. Sehingga penyebaran covid 19 dapat ditekan.

Baca juga: Berikut Aturan Pemberlakuan PPKM Mikro Selama 14 Hari