Siantar, hetanews.com - Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) Kota Pematangsiantar melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama (Mou) dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Selasa (13/4) bertempat di aula Kejari jalan Sutomo.

Penandatangan MoU langsung dilakukan Kajari Agustinus Wijono Dososeputro SH MH didampingi Kasi Datun Erwin Nasution dan Direktur PD PAUS Benhard Hutabarat didampingi Ramot Saragih selaku PH PD PAUS.

Nota kesepakatan antara lain meliputi pemberian bantuan hukum. Memberikan pendampingan hukum, memberikan pendapat hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang keperdataan.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Siantar Erwin Nasution yang dikonfirmasi wartawan siang itu membenarkan tentang pelaksanaan Mou tersebut. Adapun sasaran MOU, untuk dapat mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yg dilakukan oleh PD PAUS

Mendampingi PD PAUS dalam melakukan pendataan aset-aset PD PAUS.. Mendampingi PD PAUS dalam memberikan pendapat hukum/Lo atau Legal Asistensi

"Untuk pendampingan nantinya akan dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam setiap item pendampingan. Apakah untuk pemberian pendapat hukum atau tindakan lainnya budang keperdataan," sebut Erwin.

Perusahaan daerah merupakan bagian dari Pemko Pematangsiantar, yang cakupan dananya atau menerima dana penyertaan modal dari APBD Pemko. Sehingga bisa saja dalam penggunaannya diperlukan pendapat hukum dari Kejaksaan.

Atau misalnya, ada asset PD PAUS yang dikuasai pihak ketiga maka diperlukan pendampingan dari kejaksaan guna memperoleh asset kembali.

Menyinggung tentang adanya issu "membekingi," terkait Mou tersebut. Karena kasus yang menimpa PD PAUS di fangan Kejari Siantar Tak Kunjung Tuntas, meski tersangka sudah ditetapkan.

Menurut Erwin, jika proses hukum terkait tindak pidana korupsi di PD PAUS merupakan ranah bidang Pidsus dan prosesnya tetap berjalan.

Sedangkan untuk Mou adalah dibawah kewenangan bidang Datun, ungkapnya.

"Kalau masalah korupsi tetap ada di Pidsus dan MoU tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut," katanya.

Untuk saat ini, Datun Kejari Siantar telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Perumda Tirta Uli, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, PUPR, Tarukim, Depag dan BPN.