JAKARTA, HETANEWS.com - KPK tengah memburu keberadaan 2 truk besar yang diduga menyembunyikan sejumlah dokumen barang bukti yang hendak digeledah dari PT Jhonlin Baratama. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap di Ditjen Pajak.

Diketahui, PT Jhonlin Baratama merupakan perusahaan di Kalsel yang bergerak di sektor tambang batu bara. Perusahaan ini merupakan anak usaha Jhonlin Group yang dimiliki Haji Isam.

KPK pun meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan truk tersebut untuk melapor. Sebelumnya, truk sempat terlacak jejaknya di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Namun saat didatangi KPK, truk tersebut sudah tidak berada di lokasi.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo, menyatakan pihaknya siap melindungi pelapor yang mengetahui keberadaan truk tersebut. Ia mengatakan, LPSK akan menawarkan perlindungan kepada pihak yang memerlukan.

"Sudah pasti kami akan tawarkan perlindungan kepada saksi yang memerlukan perlindungan LPSK," kata Hasto saat dihubungi, Selasa (13/4).

Hasto pun menyerukan kepada masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui keberadaan truk yang dicari KPK.

"LPSK selalu mengkampanyekan agar saksi dan korban tidak takut bersaksi, dan LPSK siap melindungi," ucapnya.

Penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama ini bukanlah yang pertama dilakukan KPK. Pada Kamis (18/3), penyidik KPK pernah menggeledah kantor tersebut sekaligus 3 rumah pihak-pihak yang diduga terkait perkara ini.

Dari penggeledahan itu ditemukan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara Bukti itu sudah diamankan.

Sementara dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka. Namun KPK belum mengumumkan identitasnya lantaran kebijakan pimpinan jilid V. Tersangka baru diumumkan ketika hendak ditahan.

Meski demikian, KPK sudah mencegah 6 orang ke luar negeri, 2 di antaranya adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Dadan Ramdani.

Diduga, kasus ini terkait pengurusan pajak korporasi yang melibatkan Pejabat Ditjen Pajak. KPK menduga terdapat suap puluhan miliar dalam perkara ini. Modusnya yakni suap diberikan agar nilai pajak yang dibayarkan korporasi berkurang.

sumber: kumparan.com