JAKARTA, HETANEWS.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya dalam masa pandemi tidak terjadi kesenjangan dan diskriminasi vaksin virus corona (Covid-19). Mereka mengistilahkan hal itu dengan sebutan nasionalisme vaksin.

Nasionalisme vaksin adalah kondisi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warganya negaranya sendiri.

Bak kompetisi, negara-negara besar seperti Rusia, China, Inggris, Australia berlomba-lomba menemukan vaksin virus Corona di masa pandemi. Hal ini pun memicu kekhawatiran akan "Nasionalisme Vaksin", yang disebut justru akan memperburuk situasi pandemi Covid-19.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meminta seluruh negara menjaga pemerataan vaksin corona di masa pandemi.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, kapasitas produksi vaksin harus digandakan karena kebutuhan, tetapi tidak boleh dikuasai pihak tertentu.

"Ini berarti tidak boleh ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin," kata Retno.

Retno juga mengusulkan Indonesia menjadi atau pusat produksi vaksin Covid-19 di Asia Tenggara.

Usulan itu disampaikan Retno saat negara-negara produsen vaksin menerapkan pembatasan dan larangan ekspor dengan alasan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pembatasan itu berpengaruh terhadap laju rantai pasok penyedia vaksin bagi dunia.

Lembaga Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) yang mengkampanyekan kesetaraan akses vaksin Covid-19 secara global, juga kekurangan dosis vaksin.

Saat ini mitra COVAX, termasuk WHO, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi, dan Gavi, Aliansi Vaksin - sedang menjalankan sejumlah strategi untuk mengejar pemerataan vaksin sekaligus mempercepat produksi dan pasokan vaksin.

Mereka terus mencari sumbangan dari negara-negara yang kelebihan pasokan vaksin. Hal Itu dilakukan untuk mengurai benang kusut pandemi virus flu jenis baru yang telah menewaskan hampir tiga juta orang di seluruh dunia.

Ketimpangan ketersediaan vaksin Covid-19 menjadi masalah serius. WHO mencatat 87 persen distribusi vaksin Covid-19 dikuasai negara-negara kaya.

Sekitar 700 juta vaksin didistribusikan ke seluruh dunia. Namun, hanya negara-negara dengan pendapatan domestik bruto (PDB) tinggi-menengah berada di urutan teratas daftar penerima vaksin.

Artinya, satu dari empat orang di negara menengah hingga kaya dipastikan mendapat vaksin. Sementara di negara miskin hanya satu dari 500 orang yang menjalani vaksinasi Covid-19.

Salah satu negara yang kesulitan mendapat vaksin yakni Meksiko. Februari lalu, pemerintah Meksiko mengeluh distribusi vaksin virus corona yang tidak merata karena dikuasai negara kaya.

Kritik itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard.

"Negara-negara yang memproduksi mempunyai tingkat vaksinasi yang lebih tinggi, sedangkan tingkat vaksinasi di kawasan Amerika Latin dan Karibia lebih rendah," kata Ebrard.

Dihimpun dari berbagai sumber, hingga Maret 2021, dari 230 juta pesanan dosis vaksin, Meksiko baru menerima lima juta dosis. Akibat keterbatasan itu, pemerintahan Meksiko curiga ada negara yang sengaja menimbun vaksin corona.

Walau pada Januari WHO menyatakan akses mendapat vaksin sangat terbuka, tetapi sejumlah negara dan produsen mengutamakan kesepakatan bilateral, menaikkan harga hingga menyerobot antrean.

"Walau vaksin membawa harapan, hal itu tetap memperlihatkan ketimpangan antara negara kaya dan miskin," ujar Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Menurut perkiraan Aliansi Vaksin Rakyat (People's Vaccine Alliance/ PVA), di 67 negara miskin, hanya satu dari sepuluh orang yang dapat berharap menerima vaksin pada akhir 2021.

Kesenjangan itu membuat mereka mendesak perusahaan farmasi untuk berbagi teknologi dan kekayaan intelektual dengan WHO. Mereka juga meminta seluruh pemerintah di dunia untuk berkomitmen mengirimkan vaksin Covid-19 ke negara miskin demi menutup kesenjangan ekonomi antarnegara, jika ingin bersama-sama keluar dari krisis virus corona.

sumber: cnnindonesia.com