JAKARTA, HETANEWS.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tren investasi dalam bentuk uang kripto (cryptocurrency) tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, uang kripto tidak akan bisa menggantikan mata uang biasa.

"Saya pikir, uang kripto terlalu dibesar-besarkan, setidaknya untuk sekarang karena bank sentral pasti tidak akan menyetujui itu sebagai alat bayar," ujar Purbaya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/4).

Purbaya mengungkapkan dalam setiap pencetakan uang, ada keuntungan atau seigniorage. Menurut Purbaya, pemerintah atau regulator terkait tidak akan menyerahkan hak tersebut ke pihak lain yang belum tentu bisa dikontrol.

"Uang kripto juga di luar pemerintahan. Siapa yang akan menanggung kalau ada apa-apa?," ujarnya.

Purbaya juga mengomentari soal milenial yang disebut semakin enggan menaruh simpanan di bank. Riset yang dipaparkan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance Aviliani, minat milenial menabung di bank semakin turun karena mereka memiliki banyak pilihan investasi, seperti saham hingga uang kripto.

LPS sendiri, kata Purbaya, belum secara khusus mengkategorikan simpanan berdasarkan kelompok milenial atau nonmilenial. Namun, berdasarkan data Februari 2021, jumlah sertifikat deposito masyarakat memang anjlok 77,4 persen. Tetapi, ia melihat hal itu sebagai tanda belanja masyarakat siap ekspansi setelah dihantam pandemi.

"Kami melihat deposito turun signifikan, giro naik, artinya sebagian orang-orang siap-siap memakai uangnya, mulai spending atau rencana ekspansi bisnis. Itu menggembirakan," ujarnya.

Salah satu uang kripto yang mendapat angin segar tahun ini adalah bitcoin. Salah satunya berkat Elon Musk yang sempat rajin mempromosikan bitcoin. Meskipun, belakangan, ia menyebut harga bitcoin agak ketinggian dalam salah satu cuitannya di akun Twitter @elonmusk.

Pada Februari lalu, Menteri Keuangan AS Jennet Yellen juga menyebut bitcoin sangat tidak efisien untuk digunakan dalam transaksi. Ia juga mengaku cemas dengan fluktuasi harganya yang liar.

"Ini adalah aset yang sangat spekulatif dan saya pikir orang-orang harus sadar itu. Volatilitasnya yang tinggi membuat saya cemas akan potensi kerugian yang investor mungkin alami," kata Yellen.

Sementara itu, sejumlah bank sentral, saat ini mulai mengkaji untuk menerbitkan mata uang digitalnya. Salah satunya, Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ). Pada Senin (5/3), BoJ mulai melakukan eksperimen untuk menerbitkan mata uang digital untuk mengikuti inovasi pada sektor swasta.

Secara terpisah, CEO Indodax Oscar Darmawan menilai investasi uang kripto seperti bitcoin, cocok untuk investasi jangka panjang. Pasalnya, korporasi-korporasi besar seperti Tesla, Mictostrategy, Visa, Tudor Investment Corp dll menilai bitcoin sebagai hedge atau nilai lindung inflasi.

"Artinya kenaikannya diprediksi akan lebih tinggi dari pada inflasi. Dan ini sudah terbukti selama masa pandemi," ujar Oscar melalui pesan singkat.

Selain itu, kenaikan harga fantastis bitcoin dihitung secara tahunan. Pasalnya, kalau dijadikan investasi dalam waktu yang singkat, bitcoin bisa turun karena harganya cenderung fluktuatif.

"Karena memang sifat dari investasi kripto itu adalah high gain dan high return. Makanya kita tidak menyarankan investor atau trader membeli dengan uang panas atau uang yang bersifat mendesak," terangnya.

Oscar juga melihat rencana bank sentral membuat mata uang digital sebagai hal positif mengingat hal itu bisa bisa ikut membesarkan ekosistem digital.

"Prinsipnya, digitalisasi hadir sebagai solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi. Dalam hal ini, digitalisasi akan dapat melengkapi kelemahan finansial konvensional," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data CoinMarketCap, harga bitcoin per pukul 07.45 WIB menyentuh US$56.565 per keping atau melonjak hampir 2 kali lipat dari posisi awal tahun, US$29.374 per keping.

Di Indonesia, bitcoin dilarang sebagai alat pembayaran. Hal Itu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Kedua beleid itu mengatur bahwa transaksi pembayaran wajib menggunakan rupiah.

sumber: cnnindonesia.com