SIANTAR, HETANEWS.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar, Ferry SP Sinamo, mengharapkan Walikota Siantar, Hefriansyah dan wakilnya Togar Sitorus untuk segera mungkin menyesaikan polemik Perusda yang ada sekarang ini demi menghindari gejolak yang lebih besar di masa pemerintahan berikutnya.

Salah satu masalah yang sangat penting diselesaikan adalah carut-marut Perusahaan Daerah (PD) yakni PD-PAUS, PD-PHJ. Dimana untuk penyertaan modal yang digelontorkan selama ini tidak membuahkan hasil, justru sebaliknya merugikan. Seperti PD-PHJ merugi sekitar Rp 30 miliar dan PD-PAUS diambang ketidakpastian.

"Artinya begini, penyebab kerugian ini apa? Makanya sejak beberapa tahun terakhir DPRD meminta agar perusahaan daerah (PD-PHJ dan PD-PAUS ini dievaluasi atau di daur-ulang karena membebani APBD Kota Siantar," ujarnya saat dikonfirmasi awak media hetanews melalui telepon seluler, Rabu (7/4/2021).

Walikota Siantar jangan tutup mata karena permasalahan ini semakin rumit di masa jabatannya ditambah jika melihat kondisi kedua perusahaan itu menjadi beban DPRD memutuskan untuk menghentikan penyertaan modal pada tahun 2019 di APBD.

“Melihat kodisi seperti itu kita DPRD berinisiatif untuk penyertaan modal kepada kedua perusahaan tersebut dihentikan. Karena Perusahaan Daerah itukan di buat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lowongan pekerjaan, dan yang pastinya agar untung serta dapat meningkatkan APBD Daerah,” ujarnya.

"Kita sangat berharap semua persoalan, baik hal yang sudah direkomendasikan DPRD dituntaskan di masa dia supaya nanti ibu Susanti sebagai walikota tidak lagi disibukkan dengan masalah yang ada di masa jabatan Hefriansyah," ucapnya dengan kembali menambahkan agar Hefriansyah jadi patriot sejati, penting menyelesaikan masalah yang ada.

Anggota fraksi Partai PDI-P itu juga meminta agar kedua perusahaan daerah tersebut didaur ulang setelah sebelumnya dilakukan audit menyeluruh secara independen, agar penyertaan modal sebelumnya diketahui alirannya kemana saja.

“Bila perlu perusahaan daerah tersebut di daur ulang aja. Atau di kembalikan aja ke tangan Pemko. Kalau memang tetap seperti ini seharusnya management-nya dirubah secara total,” pintanya.