SIANTAR, HETANEWS.com - Pelantikan Wali Kota terpilih Pilkada Siantar 2020 sejauh ini masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Politisi NasDem Siantar menilai perlu adanya kerjasama legislatif dan eksekutif. 

Ketua DPD NasDem Siantar, Frans Herbert Siahaan mengakui pelantikan Wali Kota merupakan kepentingan bersama, khususnya bagi masyarakat kota Siantar.

Adapun yang menjadi polemik ialah kapan dijadwalkan pelantikan Wali Kota Siantar terpilih oleh Kemendagri. Menurutnya, disini perlu kerjasama antara Pemko Siantar dengan DPRD untuk mempercepat proses pelantikan.

“Ayo bersama sama mempertanyakan ini ke Kemendagri. Artinya ini kepentingan kita bersama dan terkhusus kepentingan rakyat. Ayo bersinergi, kita cari jalan keluarnya karena rakyat sudah menunggu,” kata Herbert ditemui di kantor DPD NasDem, Rabu (31/3).

Ketidakjelasan penjadwalan pelantikan, menurutnya disebabkan belum ada kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif yang menimbulkan status pelantikan berjalan ditempat. 

“Ikut kita kemarin Pilkada Serentak tapi [misalnya] pelantikannya tahun berikutnya. Bagaimanapun ini akan menimbulkan kebingungan di tengah tengah masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Mendagri Pastikan Jabatan Hefriansyah-Togar Hingga 2022

UU Pilkada tertinggi

Pilkada Siantar 2020 menetapkan Paslon tunggal Asner-Susanti sebagai pemilik suara terbanyak. Meski demikian pelantikan masih tertunda. Terbentur dengan akhir masa jabatan [AMJ] Wali Kota Hefriansyah dan Wakil Wali Kota Togar Sitorus periode 2017-2022.

Menurut Sekretaris DPD NasDem Fernando Sitorus, sesuai hasil Pilkada Serentak 2020 pelantikan seharusnya digelar tahun ini. 

“Kita minta regulasi UU Pilkada itu yang dijalankan di Kota Siantar. Sama seperti di daerah lain di Indonesia. Artinya kita mengikutkan itu,” kata Fernando.

Ia menjelaskan Kota Siantar masuk dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020. Menurut Fernando, UU Pemilu lebih tinggi dibanding regulasi yang mengikat soal AMJ. 

“Secara hirarki itu lebih tinggi. Kalau ada pendapat lain, misalnya regulasi Kemendagri masih jauh dari undang undang Pemilu. Jadi kita sebenarnya butuh orang yang bisa membaca regulasi ini dengan baik,” pungkasnya.

Baca juga: Masa Jabatan Hefriansyah-Togar Belum Habis