JAKARTA, HETANEWS.com – Pasca dualisme di tubuh Partai Demokrat, suara Partai Demokrat menjadi terpecah, dimana satu kubu AHY dan satu kubu Moeldoko.

Politisi Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief, menyebutkan ada indikasi dari Partai Demokrat kubu Moeldoko ingin merebut kantor DPP Partai Demokrat yang berada di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

“Kepada seluruh kader, sesuai dengan permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tgl 6 April 2021 (bisa lebih cepat). Tetap waspada karena ada indikasi Kantor DPP akan direbut paksa,” Seru Andi Arief lewat akun twitternya Selasa (30/3/2021).

Diserukannya, Partai Demokrat kubu Moeldoko akan main gila terkait putusan Dephumkam.

“KLB Moeldoko akan main gila, tahu bahwa putusan Depkumham sulit mensahkan mereka, kini mereka akan berupaya merebut paksa kantor DPP Demokrat jalan Proklamasi,” tulis Andi Arief.

Seruan Andi Arief tersebut dibantah oleh Partai Demokrat Kubu Moeldoko.

Dikutip dari CNNIndonesia Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko Muhammad Rahmad membantah tudingan Andi Arief bahwa pihaknya akan berupaya untuk merebut paksa Kantor DPP Demokrat.

Pihaknya akan taat pada peraturan perundang-undangan dan tidak mengenal cara-cara yang tidak benar.

"Itu informasi super hoaks dan mengada ada. DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko taat pada undang-undang dan aturan berlaku. Cara-cara begal, hoaks, cara rampok, cara haram tak ada dalam kamus kami," kata Rahmad.

Seperti diketahui, Peristiwa perebutan paksa kantor DPP juga pernah dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dimana peristiwa tersebut terjadi di tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa tersebut disingkat dengan peristiwa kudatuli (Kerusuhan dua puluh tujuh juli).

Peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Budiman Sudjatmiko yang saat itu menjadi pimpinan atas PRD mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara.

Menariknya, baik Budiman Soejatmiko yang saat ini berada di Partai PDIP maupun Andi Arief yang saat ini berada di Partai Demokrat, merupakan pentolan PRD yang cukup tersohor di jamannya.