TAPSEL, HETANEWS.com - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan melakukan penahanan terhadap Kepala Desa (Kades) Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel berinisial DS.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Saman Dhohar Munthe SH MH kepada hetanews, melalui pers relisnya, Jumat (26/3/2021). 

"Penahanan terhadap tersangka oleh Tim Pidsus Kejari Tapsel, Jumat (26/3)," jelas Munthe.

Tersangka DS ditahan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPB Des)Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara singkat Munthe menjelaskan perbuatan oknum Kades tersebut. Setelah APBDes 2019-2020 disahkan, tersangka DS selaku Kepala Desa Panaungan mengajak bendahara Desa untuk mencairkan setiap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cair per-tahapnya. Setelah DD dan ADD cair, tersangka DS hanya menyerahkan uang untuk pembayaran kegiatan rutin kepada bendahara desa.

Sisanya dikelola sendiri untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Selanjutnya tersangka DS selaku Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana, kata Saman.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan Tim Pidsus, Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2019 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tersangka DS selaku Kepala Desa sebesar Rp. 210.689.526. Sedangkan Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2020 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tersangka DS sebesar Rp. 628.271.300.

Total jumlah Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kerugian Negara) sebesar Rp. 838.960.826.

Tersangka DS dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Alasan penahanan terhadap tersangka karena tidak kooperatif dan dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Sebab saat pemeriksaan baik sebagai saksi dan sebagai tersangka DS tidak hadir. Sehingga Tim penyidik merapkan pasal 21 ayat 1 KUHAP yang berbunyi Perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.