SIANTAR, HETANEWS.com - Penanganan dan penanggulangan Covid 19 di Kota Siantar terus menjadi perhatian publik belakangan ini. Sedikitnya ada 3 kasus yang menyeret perhatian.

Virus Covid 19 melanda kota Siantar sejak Maret 2020. Tidak sedikit upaya Pemko dan Satgas Covid 19 mengeluarkan kebijakan. 

Adapun kasus diawali gugatan Class Action 11 orang warga Gang Demak, Kelurahan Martoba, Siantar Utara terhadap Walikota dan GTPP Covid 19 di Pengadilan Negeri Siantar, tanggal 26 Juni 2020.

Gugatan didasari oleh pernyataan GTPP Covid menyebut Gang Demak zona merah Covid 19 hingga menimbulkan stigma. 

Warga yang merasa dirugikan dan menuntut kerugian materil dan immateril. Gugatan berhasil dimediasi Hakim mediator. Walikota dan warga berdamai diberi kompensasi.

Baca: Masing-Masing Dapat Rp2 Juta, 11 Orang Warga Gang Demak Berdamai dengan Wali Kota

Kemudian, kasus memandikan pasien wanita dengan status suspek Covid 19 oleh 4 pria petugas instalasi jenazah [Forensik] di RSUD Djasamen Saragih, tanggal 20 September 2020. Kasus ini menuai gelombang aksi unjuk rasa dari Koalisi Bela Islam dan HMI Siantar. 

Polres Siantar menetapkan 4 orang tersangka kasus penistaan agama. Teranyar Kejari Siantar menyatakan pemberhentian penyidikan terhadap kasus ini pada Rabu tanggal 24 Februari 2021. 

Pasca kasus yang menyorot perhatian nasional itu, muncul kasus jenazah pasien Covid 19 yang diduga tidak dilakukan pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca: Perkara Penista Agama Pria Memandikan Jenazah Wanita Dihentikan

Ironisnya, terhadap jenazah pasien tersebut digelar acara pemakaman adat batak pada 27-29 Januari 2021 di Parpasiran, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun. Sehingga warga setempat khawatir potensi penyebaran virus Covid 19.

Kasus ini sampai ke meja anggota DPRD Siantar. Lalu dilakukan pemanggilan secara tertutup kepada pihak terkait yakni Direksi RSUD Djasamen Saragih, Satgas Covid 19 dan Dinas Kesehatan, Kamis tanggal 3 Maret 2021 di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Siantar.

Disinyalir ada kesalahan administratif oleh manajemen direksi RSUD Djasamen Saragih. Pasalnya ditemukan dua surat yang menyatakan jenazah tersebut positif covid 19 dan negatif covid 19 secara bersamaan. 

Begitupun, anggota DPRD menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada inspektorat dengan tenggat waktu 21 hari terhitung sejak rapat digelar.

Baca: DPRD Siantar Gelar Rapat Bahas Jenazah Pasien Covid Yang Masih Sempat Dipestakan