JAKARTA, HETANEWS.com - Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menang dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta mengenai tragedi Semanggi I dan II.

Dalam putusannya, PT TUN DKI membatalkan vonis PTUN Jakarta Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. Adapun vonis PTUN Jakarta ketika itu menyebut Burhanuddin melawan hukum soal pernyataan bahwa tragedi Semanggi I-II bukan pelanggaran HAM berat.

"Mengadili, menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding," isi putusan di di laman SIPP PTUN Jakarta.

Putusan PT TUN DKI Nomor 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT itu dibacakan pada Selasa (2/3). Duduk sebagai Ketua Majelis yakni Hakim Tinggi Sulistyo dengan masing-masing Dani Elpah dan Wenceslaus sebagai anggota.

Berikut putusan lengkap PT TUN DKI Jakarta:

Mengadili:

Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat pada Huruf C. Gugatan Penggugat Prematur;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan sebesar Rp. 250.000.

  • Latar Belakang Gugatan

Diketahui gugatan ini bermula ketika Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 16 Januari 2020 menyatakan:

Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pernyataan Burhanuddin tersebut menyulut reaksi dari orang tua korban Semanggi I dan II. Alhasil 2 orang tua korban Semanggi I dan II, Sumarsih dan Ho Kim Ngo, menggugat Burhanuddin ke PTUN Jakarta.

Anak Sumarsih bernama Bernardinus Realino dan anak Ho Kim Ngo bernama Yun Hap merupakan mahasiswa yang menjadi korban dari tragedi Semanggi I dan II.

Gayung bersambut, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Sumarsih dan Ho Kim Ngo pada 4 November 2020. Majelis hakim PTUN Jakarta menilai pernyataan Burhanuddin melawan hukum.

Hakim menilai Burhanuddin tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya di dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR itu.

"Proses penegakan HAM berat yang masih berjalan, karena faktanya proses penyelidikan masih berlangsung, selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penghentian penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat kasus TSS (Trisakti Semanggi I dan II) dan memang setelah dicermati UU Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengenal adanya penghentian penyelidikan pelanggaran HAM berat," papar hakim

Tak terima, Burhanuddin mengajukan banding ke PT TUN Jakarta pada 9 November 2020. Upaya banding tersebut akhirnya dikabulkan majelis PT TUN DKI.

sumber: kumparan.com