SERGAI, HETANEWS.com - Dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dikelola masing-masing desa untuk masing-masing desa bertujuan salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Bahkan dalam pelaksanaan pekerjaan, kegiatannya dikerjakan secara transparan kepada masyarakat maupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Seperti tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD, BPD berhak melakukan pengawasan kinerja desa. Untuk itu, kepala desa juga harus transparan kepada masyarakat dan BPD. 

Namun diduga dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa di Desa Dolok Ilir 6, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Sergai (Sumut) tahun 2020, tidak dijalankan secara transparan kepada masyarakat maupun BPD.

Pasalnya, Nurhaidah selaku Kepala Desa Dolok Ilir 6 diduga tidak transparan kepada BPD, bahkan dituding sengaja menutup-nutupi kegiatan penggunaan dana desanya. 

"Saya tidak bisa menjelaskan. Saya sudah berulang kali meminta proposal kepada Sekdes, namun, hingga saat ini tidak ada diberikan. Malah saya disuruh minta kepada inspektorat dan kami BPD tidak megang proposal. Kami anggap seolah ada yang ditutup-tutupi dan tidak transparansi." ungkap Ngadiman, selaku Ketua BPD Desa Dolok Ilir 6 saat dikonfimasi tim Hetanews, Kamis (4/3/2021).

Sementara itu, hingga berita ini dikirim ke redaksi, Kepala Desa Dolok Ilir 6 belum dapat dikonfirmasi baik via telephone maupun pesan singkat. 

Diketahui, Desa Dolok Ilir 6 Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sumut) merupakan desa perkebunan yang berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, dipimpin oleh Nurhaidah selaku Kepala Desa dan Julpan selaku Sekretaris Desa yang juga merupakan putra kandungnya.

Penulis: Kontributor Hetanews Sergai (Sarianto Damanik)