SIANTAR, HETANEWS.com - Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). 

Artinya setiap pekerja diberikan perlindungan baik saat bekerja atau mengalami sakit psaca bekerja. Seperti dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) atau lainnya.

Dalam Kasus Teguh Syahputra Ginting (20) yang mengalami cacat seumur hidup saat bekerja di PT Agung Beton Persada Utama. Harus rela kehilangan tangan kirinya karena mesin conveyor menyala tanpa ada tanda tanda seperti alarm (sirene). 

Teguh yang merupakan BHL bertugas mensortir material pasir dan batu itu menjadi korban saat bekerja. Sebagaimana diketahui, Teguh tidak ada memakai pelindung diri saat itu. 

Dan hingga kini pihak perusahaan seakan tutup mata dan terkesan melakukan pembiaran dalam kasus ini. Sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, tapi tidak tercapai perdamaian. 

Ini menjadi pertanyaan tersendiri seperti yang terungkap dalam perbincangan ringan awak media hetanews dengan praktisi hukum Panca Tanjung SH kepada hetanews, Kamis (4/3/2021) di Pematangsiantar.

"Dalam perkara ini, baik jaksa dan hakim harus mampu pembuktian lebih mendalam agar fakta menjadi jelas dan terang. Siapa lagi yang harus bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami Teguh," tegasnya.

Perusahaan tidak terlepas dari manajemen yang mempunyai kaitan erat dalam melakukan produksi, merekrut pekerja hingga keselamatan pekerja saat menjalankan tugasnya. Sesuai UU ketenagakerjaan, perusahaan tidak bisa lepas tangan dalam perkara ini.

"Saya harapkan JPU dan hakim dalam oegkara ini mampu menggali lebih dalam dalam memeriksa perkara ini," katanya.

Sudah seharusnya, PT agung Beton memiliki tenaga teknis yang memiliki sertifikasi khusus dalam perbaikan mesin yaitu mekanik, bukan BHL yang diperintahkan memperbaiki karet balthing pada mesin conveyor. 

Patut diduga, jika perusahaan tidak memiliki sertifikat keselamatan kerja seperti yang termaktub dalam UU Ketenagakerjaan. Untuk aparat penegak hukum boleh memeriksa perusahaan ini lebih dalam sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku, jelas Panca. 

Baca juga: Teguh Sesalkan Bantahan Terdakwa Terkait Kecelakaan Kerja PT. Agung Beton