MEDAN, HETANEWS.com - Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi bicara soal kasus dugaan penghinaan pesantren Musthafawiyah Purba Baru di Mandailing Natal (Madina). Edy khawatir kasus ini berkembang menjadi isu terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Ini bisa SARA. Bisa-bisa nanti yang dituduh ini Kristen. Percayalah kalian, kalau ini yang bikin orang Kristen, pasti bukan karena agamanya, tapi akhlak (orangnya) yang buruk," kata Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, Selasa (2/3/2021).

Edy mengaku memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Apalagi, katanya, Pesantren Musthafawiyah Purba Baru sudah ada sejak 1912.

"Musthafawiyah itu lahir 1912, republik ini masih compang-camping, belum ada republik ini. Masih kerajaan-kerajaan. Lebih tua dari Nahdlatul Ulama, lebih tua dari Muhammadiyah," ucap Edy.

Edy mengatakan dirinya merupakan orang yang mencintai sejarah. Dia mengatakan harusnya Musthafawiyah dilestarikan, bukannya dihina.

"Saya katakan saya senang sejarah, bukan karena Musthafawiyah itu Islam atau tidak, saya juga bukan orang Mandailing. Tahu-tahu sekarang seperti ini (dihina). Apakah begini kita ini?," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah foto yang diduga menghina Pesantren Musthafawiyah Purba Baru ini viral. Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

Dalam foto-foto viral itu, terlihat seorang pria yang sedang menggendong anak berfoto di depan pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Wajah si pria terlihat diganti dengan wajah anjing.

Ada juga foto kepala anjing yang diletakkan di dalam foto pesantren. Terlihat juga kata-kata hinaan yang dituliskan di dalam foto.

Di foto lainnya, terlihat foto orang yang wajahnya diedit menjadi wajah tokoh Cu Pat Kai. Selain itu, ada kalimat 'guru guru nya dukun santet' yang dituliskan dalam foto itu.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan soal foto viral ini. Proses penyelidikan ini dilakukan Polres Madina.

"Sedang diselidiki Polres Madina," kata Hadi di Kelenteng Gunung Timur, Medan, Selasa (9/2).

Kasus ini juga mendapat perhatian dari DPRD Sumut. Wakil DPRD Sumut Harun Mustafa meminta agar polisi mengusut tuntas kasus ini. "Kami mendorong agar pemerintah, Kapolri, dan Kapolda memproses kasus ini hingga tuntas," kata Harun.

sumber: detik.com