AS, HETANEWS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) semakin menekan Arab Saudi untuk mengambil tindakan lebih lanjut usai laporan intelijen soal pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi, dirilis ke publik. Tekanan diberikan saat AS dihujani kritik karena tidak secara langsung menghukum Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

Selasa (2/3/2021), pemerintahan Presiden Joe Biden merilis laporan intelijen AS soal pembunuhan Khashoggi pada Jumat (26/2) lalu. Laporan itu menyebut MBS menyetujui pembunuhan Khashoggi di dalam Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, tahun 2018 lalu.

Laporan intelijen itu  yang dirahasiakan di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, sekutu dekat Saudi dan MBS -- menyebut bahwa tujuh dari 15 anggota skuad pembunuh Khashoggi yang terbang ke Istanbul, merupakan anggota Pasukan Intervensi Cepat (RIF), yang disebut 'ada untuk membela Putra Mahkota' dan 'hanya tunduk padanya (MBS)'.

"Kita telah mendorong Arab Saudi untuk membubarkan kelompok ini dan kemudian mengadopsi reformasi dan kendali institusional, sistemik, untuk memastikan bahwa aktivitas dan operasional anti-pembangkang dihentikan sepenuhnya," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, kepada para wartawan setempat.

"Kita telah memperjelas  dan akan terus melakukan itu bahwa pembunuhan brutal Jamal Khashoggi 28 bulan lalu tetap menjadi tindakan yang tidak bisa diterima," imbuhnya.

Price juga menyerukan kepada Saudi untuk bertindak di bidang lainnya, termasuk mencabut larangan perjalanan untuk Loujain al-Hathloul, seorang aktivis hak wanita yang dibebaskan sementara pada Januari lalu setelah nyaris 3 tahun dipenjara.

Pemerintahan Biden menjatuhkan sanksi terhadap anggota Pasukan Intervensi Cepat yang berarti setiap transaksi AS dengan kelompok itu merupakan tindak kriminal dan melarang masuk 76 warga Saudi ke AS di bawah kebijakan baru yang menargetkan pejabat atau warga negara asing yang diketahui terlibat ancaman atau penindasan pembangkang.

Langkah-langkah itu diambil di tengah upaya Biden untuk melakukan 'penyesuaian ulang' dalam hubungan dengan Saudi, sekutu lama AS. Biden bahkan telah menyatakan AS akan mengakhiri dukungan untuk operasi militer pimpinan Saudi melawan pemberontak Houthi di Yaman.

Namun pemerintahan Biden tidak menargetkan MBS secara pribadi, padahal laporan intelijen AS jelas menyebut sang Putra Mahkota Saudi berusia 35 tahun itu menyetujui pembunuhan Khashoggi. MBS juga diketahui merupakan pemimpin de-facto Saudi sekaligus menjabat Menteri Pertahanan Saudi.

Saat ditanya mengapa tindakan konkret yang diambil terhadap MBS, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, menyatakan bahwa AS biasanya tidak menjatuhkan sanksi kepada pemimpin asing meskipun AS sering mengambil tindakan terhadap para pejabat senior dari negara musuh.

Namun Psaki mengindikasikan bahwa MBS tidak selamanya lolos dari hukuman. "Tentu saja kami berhak untuk mengambil tindakan apapun pada waktu dan dengan cara yang kami pilih," cetusnya.

Otoritas Saudi dalam tanggapannya mengecam laporan intelijen AS dan bersikeras menyatakan pembunuhan Khashoggi merupakan operasi liar yang tidak melibatkan MBS.

sumber: detik.com