JAKARTA, HETANEWS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bakal meminta pertanggungjawaban Arab Saudi atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut diungkapkan Biden saat berbicara kepada Raja Saudi Salman. "Saya berbicara kemarin dengan raja, menjelaskan kepadanya bahwa peraturan berubah," kata Biden dalam sebuah wawancara dengan Univision.

"Dan kami akan mengumumkan perubahan signifikan hari ini dan Senin. Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran hak asasi manusia."

Biden juga mengatakan AS akan mengumumkan perubahan signifikan dalam hubungan bilateral pada  Jumat dan Senin. Penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh jurnalis yang tewas, Jamal Khashoggi pada tahun 2018, menurut intelijen AS yang dirilis pada Jumat.

Baca juga: Amerika Serikat Benarkan MBS Setujui Pembunuhan Jamal Khashoggi

Penyelidikan intelijen AS

Khashoggi, seorang penduduk AS yang menulis kolom opini di Washington Post untuk mengkritik kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dibunuh dan jasadnya 'dihilangkan' oleh tim operasi yang terkait dengan konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

"Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi," kata Kantor Direktur Intelijen Nasional AS dalam laporan empat halaman itu.

Badan intelijen mendasarkan penilaiannya pada kendali putra mahkota atas pengambilan keputusan, keterlibatan langsung salah satu penasihat utamanya, dan detail perlindungannya sendiri, serta "dukungannya untuk menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri, termasuk Khashoggi".

Baca juga: Kenapa Keterlibatan Putra Mahkota dalam Pembunuhan Khashoggi Disebut Bisa Guncang Arab Saudi?

"Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas organisasi keamanan dan intelijen Kerajaan, sehingga sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi seperti ini tanpa izin (dia)," kata intelijen AS.

Pemerintah Saudi, yang telah membantah keterlibatan apa pun oleh putra mahkota, mengeluarkan pernyataan yang menolak temuan intelijen AS dan mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pembunuhan Khashoggi adalah kejahatan keji oleh kelompok nakal.

Presiden AS Joe Biden mencoba memperjelas bahwa pembunuhan lawan politik tidak dapat diterima oleh AS, tetapi ia berusaha mempertahankan hubungan dengan putra mahkota yang mungkin memerintah salah satu pengekspor minyak utama dunia selama beberapa dekade dan menjadi sekutu penting untuk melawan musuh bersama yaitu Iran.

Baca juga: Ini Isi Laporan Rahasia AS soal Pembunuhan Jamal Khashoggi, yang Tuding Pangeran MBS Pelakunya

Dalam sebuah wawancara televisi pada Jumat, Biden mengatakan dia mengatakan kepada Raja Saudi Salman bahwa Arab Saudi harus menangani pelanggaran hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk berurusan dengan AS.

"(Saya) menjelaskan kepadanya bahwa aturan berubah dan kami akan mengumumkan perubahan signifikan hari ini dan Senin," kata Biden.

Dalam mengungkap laporan tersebut, Biden membalikkan penolakan pendahulunya Donald Trump untuk merilisnya yang bertentangan dengan undang-undang tahun 2019, yang mencerminkan kesediaan AS yang baru untuk menantang kerajaan terkait masalah hak asasi manusia hingga Yaman.

Baca juga: Dokumen "Sangat Rahasia" Ungkap Detail Keterlibatan Putra Mahkota Saudi dalam Pembunuhan Khashoggi

"Laporan ini sudah ada di sana, administrasi terakhir bahkan tidak mau merilisnya. Kami segera, ketika saya menjabat, mengajukan laporan, membacanya, mendapatkannya, dan merilisnya hari ini. Dan sungguh memalukan apa yang terjadi," ujar Biden.

Di antara langkah-langkah hukuman yang diambil AS pada Jumat, negara itu memberlakukan larangan visa pada beberapa warga Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi dan memberikan sanksi pada orang lain, termasuk mantan wakil kepala intelijen, yang akan membekukan aset mereka di AS dan umumnya melarang warga Amerika untuk bertransaksi dengan mereka.

Pejabat AS juga mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk membatalkan penjualan senjata ke Arab Saudi yang menimbulkan masalah hak asasi manusia dan membatasi penjualan di masa depan untuk senjata pertahanan, karena menilai kembali hubungannya dengan kerajaan dan perannya dalam perang Yaman.

Baca juga: PBB: Laporan Amerika Soal Pembunuhan Khashoggi Akan Membantu Investigasi

Sumber: voi.id