HETANEWS.com - Para uskup di wilayah paling timur yang bergejolak harus didorong untuk mengambil pendekatan yang lebih aktif dan pastoral. Papua baru-baru ini menyaksikan kebangkitan kembali insiden berdarah, bagian dari serangkaian konflik berskala kecil namun berkelanjutan antara pemberontak dan militer Indonesia.

Dalam serangan yang terjadi di Bilogai, distrik Intan Jaya, pada 8 Februari, seorang tentara dan seorang pria yang dituduh sebagai mata-mata militer ditembak mati. Sebagai tanggapan, tiga orang Papua tewas pada 16 Februari di sebuah klinik di Bilogai. 

Tentara mengklaim mereka adalah pemberontak, tetapi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan otoritas lokal mengatakan ketiga pria itu adalah warga sipil dan tidak terkait dengan kelompok pemberontak.

Baca juga: Benny Wenda: TNI Bunuh Warga Papua, Warga Ketakutan

Seperti biasa, warga sipil menanggung beban konflik berulang seperti itu. Ribuan orang dilaporkan telah melarikan diri dari bentrokan terakhir, beberapa mengungsi di Gereja St. Michael di Bilogai. Insiden terbaru ini menambah pengungsian massal warga sipil lainnya akibat konflik di wilayah paling timur ini.

Ribuan orang lainnya masih harus kembali ke rumah mereka akibat kekerasan di distrik Nduga pada 2018, dipicu oleh terbunuhnya beberapa pekerja proyek jembatan oleh pemberontak yang menuduh mereka sebagai mata-mata militer. Hal ini menyebabkan militer melancarkan operasi besar-besaran.

Menurut organisasi hak asasi manusia, 182 warga sipil tewas selama eksodus, banyak karena kelaparan saat mencari perlindungan di hutan. Berapa lama situasi ini tetap tidak terselesaikan tidaklah mudah untuk dijawab. 

Baca juga: TNI Pukul dan Siksa Tiga Pemuda Sampai Mati di Puskesmas Bilogai, Intan Jaya

Serangkaian isu kemanusiaan ini dipastikan semakin mempersulit upaya untuk mencapai perdamaian, sementara ketidakpercayaan antara Papua dan Jakarta semakin meluas. Seruan berulang kali oleh orang Papua agar pasukan ditarik atau diturunkan tidak pernah diindahkan. 

Sebaliknya, lebih banyak pasukan dikerahkan. Bagi orang Papua, lebih banyak pasukan berarti lebih banyak penindasan. Sedangkan untuk Jakarta, perlu meningkatkan jumlah pasukan karena pemerintah harus dilihat berusaha menangani kelompok pemberontak.

Upaya-upaya yang diklaim pemerintahan Indonesia akan membawa kemakmuran bagi Papua, termasuk pembangunan infrastruktur besar-besaran yang diprakarsai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan diberlakukannya undang-undang otonomi khusus, dipandang sebagai cara untuk lebih mengontrol Papua.

Apalagi, pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan di wilayah yang didominasi oleh para pendatang, menurut penduduk setempat. Sementara itu, masyarakat Papua di daerah terpencil melihat hutannya dieksploitasi dan digunduli oleh pengusaha besar.

Baca juga: SETARA Institute Dorong Jokowi Kirim Utusan Khusus ke Papua dan Papua Barat

Saatnya Gereja mengambil tindakan

Gereja Katolik di Papua telah lama menjadi institusi terhormat yang telah memberikan layanan yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. 

Namun, hal itu kini dikecam karena para uskup di wilayah itu dan Konferensi Waligereja Indonesia dituduh menutup mata dan hati terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di sana.

Kritik bahkan datang dari pendeta. Baru-baru ini, bahkan kaum awam telah mengkritik dan mengatakan bahwa Vatikan harus berhati-hati ketika memilih uskup untuk wilayah mereka, bahkan mengatakan bahwa uskup haruslah orang asli Papua atau mereka yang mengetahui situasi mereka.

Baca juga: Polda Papua Ungkap Identitas Penembak Warga Sipil di Intan Jaya

Penting untuk melihat kritik seperti itu sebagai panggilan bagi Gereja untuk bangun agar benar-benar menjadi suara orang yang tidak bersuara.

Mudah-mudahan bisa dimulai dengan konferensi para uskup yang lebih berani dan terbuka menuntut pemerintah mengambil langkah serius untuk mengakhiri kekerasan dan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.

Uskup di Papua juga harus didorong untuk melakukan pendekatan pastoral yang menyentuh berbagai elemen, termasuk kelompok pro-kemerdekaan, agar dapat mengedepankan cara damai dalam mencapai aspirasinya.

Baca juga: Pemekaran Papua, Benny Wenda: Tolak Strategi RI untuk 'Memecah Belah dan Memerintah' Provinsi Papua

Kenapa harus dimulai dari Jakarta? Karena jika ini hanya disuarakan di Papua, itu akan tetap dilihat oleh pihak berwenang sebagai bagian dari gerakan untuk menentukan nasib sendiri - seperti pendalaman ketidakpercayaan.

Gereja perlu mengesampingkan kekhawatiran bahwa ketika berbicara tentang konflik di Papua, ada agenda politik tertentu yang sedang diperjuangkan. 

Jika itu dilakukan, umat Katolik di Papua kemungkinan akan merasakan Gereja merangkul mereka kembali, merasa bahwa mereka benar-benar bagian dari satu gereja.

Lebih dari itu, Gereja dapat menghayati apa yang digariskan dalam Gaudium et Spes Konsili Vatikan II  bahwa "kegembiraan dan harapan, kesedihan dan kegelisahan orang-orang zaman ini, terutama mereka yang miskin atau dengan cara apa pun menderita. , inilah kegembiraan dan harapan, kesedihan dan kecemasan para pengikut Kristus."

Inilah saatnya berani mengambil langkah dengan niat ikhlas, demi kemanusiaan, demi masa depan masyarakat Papua yang lebih baik.

Baca juga: Wacana Provinsi Baru Papua Picu Perpecahan dan Kehancuran

Sumber: ucanews.com