SIANTAR, HETANEWS.com - Baru baru ini kita dihebohkan dengan pemberitaan terkait empat tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar yang jadi tersangka terkait kasus memandikan jenazah wanita positif corona yang ternyata juga dijerat pasal tentang penistaan agama.

Sebelumnya, mereka juga dijerat dengan UU tentang Praktik Kedokteran. Sementara MUI Kota Pematangsiantar mengatakan: Nggak boleh jenazah perempuan dimandikan laki-laki, kecuali suaminya atau mahramnya.

Pihak kejaksaan sudah mengusulkan kepada kedua belah pihak agar ditempuh jalan damai. karena sangsi hukuman dibawah lima tahun tidak harus diselesaikan lewat pengadilan. Tetapi pihak pelapor memilih lanjut ke pengadilan.

Kalau redaksi perhatikan kasus ini, sederhana saja. Engga rumit. Tuduhan pelapor bahwa tersangka telah menistakan agama. Itu dibantah atas dasar protokol kesehatan Covid. Bahwa pihak tersangka memandikan jenazah itu atas dasar perintah dari RS, karena jenazah masuk katagori suspect covid-19. Jadi bukan  atas kemauan sendiri.

Sebelum mereka (merujuk ke RS bukan Nakes-red) memandikan, sudah ada surat persetujuan dari keluarga ( suami) jenazah. Proses memandikan jenazah dilakukan sesuai protokol covid-19. Mereka menggunakan APD level 3. Jadi enggga semua orang bisa memandikan.

Mengapa harus Nakes pria yang memandikan? Ya karena tidak ada petugas wanita khusus untuk memandikan jenazah wanita. Itu sudah berlangsung 15 tahun di RS tersebut. Jadi wajar saja kalau nakes pria harus mandikan jenazah.

Moh Siban, ditunjuk sebagai tim advokasi dari PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)

Apakah karena itu tersangka bersalah? Menurut hemat redaksi, hal itu merupakan ranah pihak RS dan tanggung jawab Pemda yang tidak mengharuskan tersedia fasilitas SDM yang sesuai dengan fatwa MUI.

Kalau klaim bahwa jenazah tidak terkonfirmasi covid-19, itu benar. Karena memang jenazah dalam status suspect covid-19, bukan berarti tidak berlaku protokol kesehatan dalam memandikan jenazah.

Dari cerita diatas hak pelapor dilindungi oleh Undang - Undang atas dasar perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan fatwa MUI dalam memandikan jenazah. Itu sama saja menistakan agama.

ilustrasi Nakes dan jenazah

Namun perlu dicatat, kalau tudingannya mengarah pada pelanggaran praktek kedokteran, justru menggelikan karena dasar pelanggarannya absurb.  Hanya memandikan jenazah.

Tentu hak tersangka (nakes-red) untuk membela diri atas yang disangkakan. Namun yang jadi masalah adalah ketika dua dari empat orang nakes itu berasal dari keyakinan yang berbeda (non-muslim). Bola panas menjadi masuk ranah politik. 

Entah bagaimana proses pengadilan ini nanti.

Ilustrasi profesi tenaga medis dimasa pandemi

Dalam pandangan redaksi hetanews, jika nakes sampai dipenjara maka sebaiknya bubarkan saja prokol kesehatan covid-19.  Protokol itu cuma seperti candaan, kenyataannya kita tidak siap dalam segala hal.

Pemerintah sudah engga punya wibawa lagi ketika tugas profesi mampu dipidanakan. Hari esok kita akan menghadapi dimana para pekerja profesi bolak-balik mendapat intimidasi dalam pekerjaannya.

Catatan redaksi ini sebagai perimbangan agar pembaca mampu mendudukkan secara jernih pokok permasalahan terkait upaya pemidanaan orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Juga agar jangan sampai meruntuhkan wibawa pemerintah yang sejauh ini terlihat sangat serius mengkampanyekan protokol kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat, tanpa tendensi pada unsur SARA (Suku-Agama-Ras-Antar Golongan).

Baca juga: Empat pemandi jenazah asal siantar dipidanakan