BRUSSELS, HETANEWS.com - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell telah setuju untuk menjatuhkan sanksi pada militer Myanmar atas kudeta awal Februari ini. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Senin (22/2), Eropa juga akan menunda sejumlah bantuan pembangunan.

Borrell mengatakan bahwa UE tidak akan mengekang hubungan perdagangan dengan Myanmar karena hal itu dapat mempengaruhi masyarakat umum.

"Kami mengambil kesepakatan politik untuk menerapkan sanksi yang menargetkan militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka. Semua dukungan keuangan langsung dari sistem pembangunan kami untuk program reformasi pemerintah ditunda," kata Borrell.

Militer pada 1 Februari menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kudeta yang telah menuai kecaman internasional yang meluas. Sejak itu, militer meluncurkan tindakan keras yang semakin berdarah terhadap para demonstran pro-demokrasi yang turun ke jalan secara massal untuk mengecam kudeta tersebut.

Inggris Raya, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat semuanya telah mengumumkan sanksi yang ditargetkan pada para pemimpin militer Myanmar, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Meski mendapat reaksi keras, militer yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, telah mengabaikan seruan untuk kembali ke pemerintahan sipil. Militer berdalih akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Sumber: beritasatu.com