SIANTAR, HETANEWS.com - Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system) kota Pematangsiantar berlangsung di ruang siding utama Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada Selasa (23/2/2021).

Rakor diikuti 4 institusi APH, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Lapas, dibuka Walikota Pematangsiantar diwakili Dra.Happy  O Daily. 

Ketua Pengadilan Negeri Siantar, Derman Nababan SH MH, menjelaskan jika rakor integrated criminal justice system bertujuan membangun sinergi antara APH sehingga dapat memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

Rakor ini juga menindaklanjuti  Perma No.4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Dikatakan Nababan, dalam hukum pidana ada azas diferensiasi fungsional yakni penjelasan dan pembagian tugas/wewenang antara APH secara instansional. Diferensiasi fungsional melahirkan ego sektoral dalam penegakan hukum. 

"Untuk itulah tujuan kita hadir disini, bagaimana agar tidak melahirkan ego sektoral dalam penegakan hukum," ungkap Nababan

Peserta Rakor diwakili pegawai lapas, para jaksa, polisi dan juga panitera. Dalam persidangan pidana melibatkan 4 instansi tersebut  Sistem peradilan pidana terpadu berbasis tekhnologi yang akan diimplementasikan dengan pertukaran data secara elektronik. 

Persidangan pidana secara online telah berlangsung hampir 1 tahun. Sejak adanya pandemi covid-19, dan sistem ini menjadi inisiatif lembaga peradilan untuk meneruskan sistem persidangan secara elektronik.

Sebelumnya, Rahmat Hasibuan SH Mkn menjelaskan jika Rakor APH yang dilaksanakan pada hari ini dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan (Mou) antara 4 lembaga APH. Sepakat melaksanakan sistem persidangan pidana secara elektronik dengan tetap berkoordinasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Hadir sebagai narasumber Ketua PN Siantar Derman Nababan SH MH, Kajari Agustinus Wijono Dososeputro SH MH, Kalapas Rudi F Sianturi, Kapolres AKBP Boy Sutan Binanga Siregar.