JAKARTA, HETANEWS.com - Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ia akan mengumpullkan pihak Kejaksaan Agung, KPK, hingga Polri untuk mengusut dugaan korupsi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menerima laporan dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2).

Dalam pertemuan tersebut, tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku, meminta Mahfud melakukan penegakan hukum tegas bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah, yang diduga menyalahgunakan penggunaan dana otsus tersebut.

"Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus," ucap Albert Yoku yang juga bagian dari tim pemekaran Provinsi Papua.

Menurut Albert, otsus adalah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Apalagi, jika dana otsus bisa digunakan tepat sasaran, yangd apat memperbaiki sektor pendidikan hingga ekonomi.

"Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," beber Albert.

  • Mahfud MD Bakal Tindaklanjuti Usulan Pemekaran Provinsi di Papua

Selain soal dugaan penyalahgunaan dana otsus, Mahfud turut merespons usulan pemekaran provinsi di Papua.

Mahfud menuturkan, pemerintah telah menyiapkan dua langkah untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Langkah pertama adala proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri.

"Kedua, saya sudah minta deputi I Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala derah dan tokoh masyarakat tadi," jelas Mahfud.

Hadir dalam acara pertemuan tersebut adalah Kepala BSSN Hinsa Siburian, yang juga mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam, Staf Khusus Menko Polhukam, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua.

Ketentuan hukum mengenai dana otsus Papua tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana otsus tersebut akan berakhir pada Desember 2021.

Baca juga: Mahfud MD Minta Aparat Usut Dugaan Korupsi Otsus Papua

sumber: kumparan.com