JAKARTA, HETANEWS.com - Hasil Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa 81,9 persen warga akan menerima vaksin jika halal. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut komunikasi publik menjadi sorotan dan harus bekerjasama dengan sejumlah pihak termasuk tokoh agama.

Sampel survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan terhadap 1.200 responden yang berasal dari seluruh Indonesia yang terdistribusi secara proporsional dan dilakukan selama 1-3 Februari 2021.

Profil demografi sampel antara lain: Laki-laki 50,1 persen dan perempuan 49,9 persen; Pedesaan 50,5 persen dan Perkotaan 49,5 persen; usia 26-40 tahun 37 persen dan 41-55 tahun 25,4 persen; Islam 87,8 persen dan lainnya 12,2 persen; serta etnis Jawa 41,8 persen, Sunda 15,2 persen, dan Batak 2,8 persen.

Salah satu temuan survei nasional tersebut yakni 81,9 persen warga akan menerima vaksin Covid-19 hanya jika halal. "Saya akan tingkatkan peran-peran ulama untuk memberikan fatwa-fatwa penguatan terhadap vaksin," kata dia melalui siaran pers yang diterima, Senin (22/2).

Temuan lain lewat survei ini yakni 15,8 persen sangat bersedia divaksin, 39,1 persen cukup bersedia divaksin, 32,1 persen kurang bersedia, 8,9 persen sangat tidak bersedia, dan 4,2 persen tidak tahu/tidak jawab.

Sebanyak 53,3 persen pun percaya jika vaksin efektif mencegah penularan Covid-19. Temuan lain yakni sebanyak 49,9 persen sangat khawatir terhadap validitas informasi terkait vaksin Covid-19.

Pada kelompok yang bersedia divaksin (54,9 persen), mayoritas tidak bersedia jika harus membayar (70 persen) dan sekitar 23,7 persen bersedia divaksin meski harus membayar.

Ridwan Kamil mengapresiasi temuan dari survei tersebut dan berharap hal ini bisa membantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar untuk membuat komunikasi publik yang baik terkait vaksinasi.

"Nanti saya akan analisa ke tim saya untuk melakukan simulasi komunikasi publik. Berdasarkan temuan ini akan lebih efektif," kata dia.

Adapun vaksin COVID-19 bagi Indonesia sudah halal dan suci sesuai fatwa MUI dan keamanan dipastikan dengan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM. Jabar sendiri menargetkan 36,2 juta dari total 50 juta penduduk untuk divaksin agar memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok.

  • Tantangan Lain

Selain itu, ia menyatakan bahwa tantangan Jabar adalah infrastruktur atau titik pemberian vaksin. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa, Jabar hanya memiliki 1.094 puskesmas terlatih program vaksinasi.

Ia memiliki usulan untuk mengatasi keterbatasan itu meski sampai saat ini masih belum direalisasikan. Satu, disuntik di puskesmas itu sangat terbatas, maka saya usulkan, kalau vaksin tersedia, Jabar akan memaksimalkan gedung olah raga, gedung bulu tangkis,dan lain-lain untuk memaksimalkan vaksinasi massal.

Kedua, untuk menjangkau desa-desa di daerah terpencil tapi tingkat kasusnya tinggi, ia mengaku sudah meminta ke Presiden untuk menggunakan pola vaksinasi menggunakan mobil yang berkeliling ke desa-desa.

Ketiga, ada penyediaan vaksin mandiri secara berbayar alias tidak perlu menunggu panggilan jadwal pemberian vaksin gratis dari pemerintah pusat.

"Kalau herd immunity ini mau dicapai, semua metode manajemen penyuntikan vaksin harus secepatnya. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju. Yang penting adalah manajemen penyuntikan mandiri tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di puskesmas. Kalau mau mandiri, Anda harus bayar, karena Anda mengatur sendiri di tempat yang lebih nyaman sendiri. Tidak di puskesmas dan sebagainya," katanya.

sumber: merdeka.com