JAKARTA, HETANEWS.com - Polemik 'crazy rich Jakarta Utara' Helena Lim yang mendapat vaksin COVID-19 masih terus berlanjut. Polemik itu pun turut menyeret puskesmas hingga Kadinkes DKI Jakarta.

Polemik kasus ini mencuat setelah viralnya video saat Helena Lim divaksinasi. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan kapasitas Helena Lim, mengingat vaksinasi COVID-19 diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes).

Helena Lim, kala itu, disebut membawa surat keterangan kerja resmi sebagai karyawan apoteker pada saat divaksin. Namun, belakangan, dia diduga bukan berstatus karyawan.

"Helena Lim itu terdaftar karena pemilik daripada apotek yang mendaftarkan yang bersangkutan, ditulis di situ sebagai pegawai atau karyawan apotek sehingga dianggap berhak," ujar Riza saat ditemui di Pintu Air Marina, Jalan Karang Bolong, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/2/2021).

"Namun, dalam perjalanannya, ternyata diduga yang bersangkutan memang bukan pegawai. Kita akan lihat ya. Diduga yang bersangkutan bukan pegawai," sambungnya.

Berikut duduk perkara polemik tersebut:

  • Video Saat Helena Lim Divaksinasi Viral

Video yang viral itu merupakan bagian dari Instastory di akun Instagram @helenalim899. Di serangkaian video itu, Helena dan rombongan tampak antre hingga mendapat vaksin COVID-19 di Puskesmas Kebon Jeruk.

"Lagi ngantre vaksin, semoga setelah vaksin kita bisa ke mana-mana ya, semoga vaksinnya berhasil," ucap Helena dalam salah satu bagian video.

detikcom kemudian mencoba mengonfirmasi hal ini ke pihak terkait. Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko menjelaskan, Helena merupakan pemilik Apotek Bumi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan membawa surat keterangan tenaga kesehatan saat divaksinasi.

"Dia itu memiliki Apotek Bumi namanya. Apotek Bumi Kebon Jeruk. Mereka itu termasuk ke dalam tenaga teknis kefarmasian. Ada yang jadi kasir, ada yang jadi apa ya rinciannya saya tidak begitu hafal. Jadi mereka datang ke situ memang membawa surat keterangan tenaga kesehatan," kata Yani saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

  • Kemenkes Sebut Pemilik Apotek Bukan Nakes

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Muhammad Budi Hidayat menjelaskan, yang termasuk tenaga kesehatan adalah petugas apotek. Sementara, untuk pemilik belum tentu masuk kategori nakes.

"Pemilik tidak (nakes) lah. Petugas apotik yang nakes," kata Budi.

"Pemilik kalau melayani ya masuk kategori nakes," imbuhnya.

Berikut kategori tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:

Pasal 11
(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

a. tenaga medis;
b. tenaga psikologi klinis;
c. tenaga keperawatan;
d. tenaga kebidanan;
e. tenaga kefarmasian;
f. tenaga kesehatan masyarakat;
g. tenaga kesehatan lingkungan;
h. tenaga gizi;
i. tenaga keterapian fisik;
j. tenaga keteknisian medis;
k. tenaga teknik biomedika;
l. tenaga kesehatan tradisional; dan
m. tenaga kesehatan lain.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.

(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.

(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

(7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.

(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien.

(10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud 6 / 28 www.hukumonline.compada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

(12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.

(13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

(14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri.

  • Pemilik Apotek Bumi Buka Suara

Pemilik Apotek Bumi di Jakbar, Elly Tjondro, menyebut apotekernya-lah yang mengurus perizinan vaksinasi COVID-19 bersama 'Crazy Rich Jakut' Helena Lim. Elly mengatakan Helena Lim merupakan partner usahanya.

"Benar, jadi kami partner usaha (Helena Lim)," kata Elly saat ditemui di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Elly berharap vaksinasi yang dijalani mitra usahanya itu tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Dia menegaskan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kebon Jeruk beberapa waktu lalu bersama Helena Lim dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Kami merasa gimana ya melihat respons begitu, ya agak kaget. Sebetulnya kan kami dari tenaga kesehatan mendapatkan izin itu. Namun spontan masyarakat saja jadi begitu. Semoga semua dapat mengerti, karena kami termasuk frontline menghadapi pasien cukup panjang hingga pukul 10 malam," kata dia.

  • Dipertanyakan Banyak Pihak

Divaksinasinya Helena Lim pun memicu reaksi dari berbagai pihak. Mereka mempertanyakan kenapa Helena Lim bisa divaksinasi duluan. Mulai dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dr Tirta, DPRD DKI Jakarta hingga epidemiolog.

"Jadi yang dikhawatirkan masyarakat adalah ketidakadilan, di mana vaksin masih diprioritaskan pada nakes, orang masyarakat tuh melihat nakes seperti apa, dokter kan, perawat kan di rumah sakit kan, nah itu yang harus diprioritaskan dahulu," kata Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono saat dihubungi detikcom Selasa (9/1/2021).

Sementara, fraksi-fraksi di DPRD DKI meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk menelusuri dan membuka data ke publik. Dinkes juga dinilai kecolongan.

"Ini kan kalau di berita itu orang pemilik apotek, seolah-olah pemilik apotek, seolah dia kasir apotek, seolah-olah pekerja di apotek sehingga dianggap dia nakes, sehingga dia dapat fasilitas itu. Saya rasa Dinkes harus lebih teliti lagi dengan kasus ini, jangan sampai kecolongan seperti ini. Ini kan mengusik rasa keadilan. Itu saja yang paling penting, mari kita jadikan bahan evaluasi dinas kesehatan," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakara Basri Baco saat dihubungi, Rabu (10/2/2021).

  • Polisi Turun Tangan

Polres Metro Jakarta Bara pun kemudian turun tangan. Polisi mengecek puskesmas tempat Helena Lim divaksinasi. Selain itu, pihak Polres Metro Jakarta Bara juga mengecek apotek yang diklaim sebagai tempat bekerja Helena Lim.

Kasus Helena Lim ini kemudian diambilalih Polda Metro Jaya. Polda Metro pun telah mengklarifikasi Puskesmas Kebon Jeruk pada 11 Februari 2021 lalu.

Rencananya polisi juga akan memanggil Helena Lim. Namun, belum diketahui kapan. "Ya, pasti akan. Cuma waktunya disesuaikan sama kegiatannya. Ini baru kita inisiatif lidik, kan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi detikcom, Kamis (11/2/2021).

  • Dinkes Lakukan Investigasi

Dinkes DKI Jakarta melakukan investigasi untuk menelusuri perihal kasus ini. Investigasi ini pun melibatkan organisasi profesi lainnya.

"Sehingga kalau pun di lapangan ditemukan ada sesuatu yang mungkin kurang pas, tentu menjadi perhatian Pemprov DKI. Tim kita sudah berikan yang terbaik dan kami lakukan investigasi pendalaman kasus bersama dengan organisasi profesi. Kita siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pendalaman hal ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Widyastuti juga menjelaskan perihal penerima vaksin prioritas. Dia mengatakan, tenaga kesehatan yang dimaksud juga merupakan tenaga penunjang dan tenaga administrasi.

"Di dalam edaran Dirjen P2P bahwa bukan semata-mata tenaga kesehatan itu tenaga kesehatan, tenaga penunjang, tenaga administrasi lainnya. Itu sesuai dengan edaran bahwa itu poinnya di situ, masalah data seperti apa tentu perlu pendalaman kebenaran atau keaslian data," terangnya.

Widyastuti tak menampik pihaknya sempat terkendala masalah pendataan. Bahkan pendataan vaksinasi COVID-19 saat ini menerapkan sistem semimanual.

"Kita ikuti seusai edaran dari Kemenkes karena kita tahu sempat ada masalah proses tidak smooth masalah Digital, seperti contoh saya di awal dapatkan undangan melalui SMS blast tapi pada saat perjalanan ada beberapa kendala sehingga pusat memutuskan semi manual bisa dilakukan," ungkapnya.

  • Ombudsman Jakarta Panggil Kadinkes DKI

Ombudsman perwakilan Jakarta Raya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti. Widyastuti akan diperiksa pada Rabu mendatang terkait kasus Helena Lim yang divaksinasi COVID-19 duluan.

"Permintaan keterangan kami jadwalkan hari Rabu. Tentunya kami minta Kadinkes langsung yang menjelaskan terkait tata kelola distribusi dan vaksinasi di Jakarta," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat dihubungi, Senin (15/2/2021).

Pemprov DKI Libatkan Inspektorat Selidiki Kasus Helena Lim

Pemprov DKI Jakarta tengah menyelidiki kasus Helena Lim yang disebut 'crazy rich Jakarta Utara' divaksin COVID-19 duluan di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Wagub DKI Jakrta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya melibatkan Inspektorat DKI Jakarta dalam menyelidiki kasus tersebut.

"Kami internal sudah turunkan petugas inspektorat untuk lakukan pengecekan kembali," ujar Riza di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, Jalan Raya Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/2/2021).

  • Helena Diduga Bukan Tenaga Kesehatan

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, menyebut ada 4 orang yang bukan merupakan kalangan prioritas vaksin tapi mendapat vaksin COVID-19 duluan di Puskesmas Kebon Jeruk. Berdasarkan penelusuran, tiga dari empat orang itu merupakan keluarga pemilik apotek, sedangkan Helena Lim diakui sebagai keluarga dari pemilik apotek.

"Pemerintah sudah mengecek bahwa 4 orang itu, satu pemilik, satu istri pemilik, satu anak pemilik, dan satu lagi Helena Lim itu yang diaku sebagai keluarga pemilik, masih saudara itu katanya," kata Riza kepada detikcom, saat dihubungi, Kamis (11/2/2021).

Lebih lanjut Riza mengatakan, apabila terbukti keempatnya melakukan manipulasi data, Pemprov DKI menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Dia mengimbau kepada masyarakat bersabar untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

"Nah, kalau kemudian ternyata keempat orang itu bukan pegawai yang bertugas sebagai memberikan pelayanan, tentu ini adalah masalah baru. Nanti biarlah pihak kepolisian yang memberikan yang punya tugas untuk melakukan pengecekan, sanksi-sanksinya nanti diatur," kata dia.

"Yang penting bagi kita semua masyarakat, atas peristiwa ini, kami minta untuk semuanya bersabar pada akhirnya dan pada waktunya akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat vaksin, karena pemerintah sudah berkomitmen, bersungguh-sungguh, warga bangsa semua akan mendapatkan haknya untuk mendapat vaksin, kita bersabar untuk tenaga kesehatan untuk mendapat prioritas karena mereka berada di garda terdepan dalam rangka mengatasi pasien COVID," tambah Riza.

Baca juga: Gaya Hidup Mewah Helena Lim, Crazy Rich PIK yang Sudah Divaksin COVID-19

sumber: detik.com