JAKARTA, HETANEWS..com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, partainya mengusulkan penurunan ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold) melalui revisi Undang-Undang Pemilu.

Mardani mengatakan, partainya mengusulkan agar presidential threshold diturunkan menjadi 10 persen kursi DPR dan 15 persen suara yang diperoleh dalam pemilihan legislatif.

"Partai Keadilan Sejahtera berkehendak mengusulkan threshold ambang batas untuk pilpres diturunkan. Sebelumnya 20 persen kursi dan 25 persen suara, kita usulkan 10 persen kursi dan 15 persen suara," kata Mardani dalam video yang diunggah di akun Youtube Mardani Ali Sera, Selasa (2/2/2021).

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat, presidential threshold perlu diturunkan agar dapat memunculkan calon-calon presiden yang berkualitas.

"Dua kali pilpres, 2014 dan 2019, di mana pilpres itu cuma diikuti dua pasang calon, berbahaya dan berat, berat, berat," kata dia.

Selain soal presidential threshold, Mardani mengatakan, partainya juga mendukung revisi UU Pemilu agar pilkada tidak digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan umum.

Mardani mengatakan, hal itu didasari oleh banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 lalu.

"Ratusan korban nyawa tidak bisa kita diamkan, kualitas hubungan antara partai politik dengan konstituen juga perlu kita lihat ulang," kata dia.

Diketahui, DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. RUU ini masuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Dalam draf sementara RUU Pemilu tersebut, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold berada pada angka 25 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah, sebagaimana bunyi dalam Pasal 187 Ayat (1) draf RUU Pemilu.

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Sumber: kompas.com