SIANTAR, HETANEWS.com - Pengadilan Negeri (PN) Siantar memilih dan menetapkan Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas SimaIungun (FH USI) sebagai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan Siantar.

BBH FH USI ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dari sejumlah BBH maupun LBH yang ikut seleksi administrasi sebelumnya.

BBH USI telah memenuhi semua persyaratan sebagai Posbakum PN Siantar.

Setelah penetapan tersebut, BBH USI melalui Sarles Gultom SH MH selaku Ketua telah menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua PN Siantar.

"Benar BBH FH USI terpilih dan telah ditetapkan sebagai Posbakum di Pengadilan Negeri Siantar," kata Sarles melalui pesan WhatsApp, Sabtu (30/1/2021).

Sarles menambahkan, BBH FH USI akan melaksanakan amanah yang dipercayakan sesuai dengan perintah pimpinan PN Kota Siantar.

"Terimakasih kepada Bapak Ketua PN Siantar yang sudah mempercayakan BBH FH USI menjadi Posbakum. Kami akan melaksanakan amanah kepercayaan pendampingan kepada terdakwa secara prodeo," kata Sarles.

Sementara itu, Humas PN Siantar Rahmat Hasibuan SH menjelaskan Posbakum mengacu kepada UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 49/2009),

serta PMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (PMA 1/2014).

Ia menjelaskan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada dasarnya, orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Sedangkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi,

layanan pembebasan biaya perkara, sdang di luar gedung pengadilan, dan

Posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

"Pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum," jelas Rahmat.

Baca juga: Chandra Pakpahan,SH Didapuk Sebagai Ketua LBH Pematangsiantar