SIANTAR, HETANEWS.com - Masa peralihan kepemimpinan kepala daerah yang lama ke yang baru pasca Pilkada Siantar 2020 menjadi sorotan.

DPRD Siantar menunda pembahasan pemberhentian Walikota Hefriansyah dan Wakilnya Togar Sitorus dalam agenda paripurna. Dilain sisi DPRD telah mengusulkan pengangkatan walikota dan wakil terpilih pada Pilkada 2020.

Soal akhir masa jabatan kepala daerah periode 2017-2022 itu DPRD masih menunggu keputusan menteri terkait. Sejalan dengan itu mencuat permintaan dana kompensasi sisa jabatan kepala daerah.

Wakil Walikota Siantar Togar Sitorus menyinggung kompensasi bila masa jabatan mereka harus diakhiri pada 2021.

Meski tidak secara eksplisit disampaikannya, namun Togar pernah menyinggung hal itu jauh hari sebelum pilkada siantar digelar. 

Baca juga: Togar Singgung Kompensasi, Komisioner KPU RI Sarankan ke Kemendagri

Togar mengaku hanya bisa menunggu keputusan dari pusat terkait status akhir masa jabatan dan dana kompensasi.

Masih kata Togar, untuk juknis dana kompensasi tersebut TPAD sudah mengusulkan ke pemerintah pusat namun sampai hari ini belum diberi jawaban.

"Nanti kita lihat saja keputusan dari Menteri, karena kalau dibilang nanti keputusan dari pemerintah kota dengan DPRD, mereka kan harus mengikuti keputusan dari pusat," ungkap Togar ditemui usai Paripurna, Jumat (30/1/2021).

Belum ada gambaran

Sementara itu, Plt  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Siantar, Masni Siregar, mengatakan belum ada gambaran soal besaran kompensasi yang akan diberikan kepada walikota dan wakil walikota Siantar periode 2017-2022.

Masni juga belum dapat memastikan dana kompensasi tersebut akan dibayarkan dari anggaran pemerintah pusat atau daerah. Begitupun pada pembahasan APBD 2020 soal kompensasi tidak ada dibahas.

"Kami belum dapat [gambaran], apakah nanti dana itu dikirim dari sana [pusat] atau dari sini [Pemko] kami belum dapat gambarannya," kata Masni saat ditemui di kantor BPKAD Rabu (27/1/2021).

Meski demikian, kata Masni, ada kemungkinan kompensasi dapat dibayarkan melalui anggaran di P-APBD 2021 Pemko Siantar.

Baca juga: Dana Kompensasi Masa Jabatan Walikota Dan Wawako Siantar Tak Tertuang Di APBD