SIANTAR, HETANEWS.com -  Kasus dugaan penipuan yang melibatkan oknum PNS di Disperindag Kota Siantar menjadi sorotan. Jeratan kasus menanti bila warga yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum.

Pengacara dari Firma Hukum Parede 7, Parluhutan Banjarnahor,SH menuturkan kasus tersebut menjadi sorotan lantaran keterlibatan oknum PNS yang mengatasnamakan program pemerintah yakni UMKM.

Selain dugaan penipuan, menurut Banjarnahor, kasus ini dapat dilaporkan atas dugaan pungutan liar atau Pungli. Kemudian pelaku dapat dijerat dengan Pasal 423 KUHP karena statusnya sebagai PNS. 

Dalam pasal tersebut dijelaskan, pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya. 

Masih kata Parluhutan, bila terduga pelaku memohon maaf dan berjanji mengembalikan uang kepada korban tetap dapat dilaporkan. Kasus itu dapat dilapor ke Tim Saber Pungli.

“Pungli itu bisa juga dikatakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sana diatur dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun,” kata Parluhutan kepada Hetanews, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Dana Rp 5,2 M Siap Disalurkan Ke Pelaku UMKM

Baca juga: Warga Tambun Timur Keluhkan Penyaluran Bansos UKM Yang Tak Transparan

Senada dengan Parluhutan, Pengacara Reinhard Sinaga, SH juga berpendapat demikian. Selain 2 materi perkara pidana, penipuan dan pungli tersebut, menurut Reinhard kasus itu juga dapat dilaporkan ke KASN. 

“Ini saran. Jadi kalau buat laporan pengaduan yang berbeda.  Pertama pungli dan penipuan dan satu lagi menyurati kasus tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Reinhard dihubungi terpisah.

Ia menjelaskan, ketentuan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN antara lain dalam Pasal 87 ayat (4) butir b dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum.

Baca juga: Warga 'Korban' Oknum PNS Disperindag Disarankan Melapor