SIANTAR, HETANEWS.com - Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Masni Siregar, sampai saat ini belum mendapat gambaran mengenai dana kompensasi walikota dan wakil walikota Siantar. Hal ini terungkap saat dirinya ditemui awak media Hetanews pada Rabu (27/1/2021).

"Kami belum dapat bang (info-red), apakah nanti dana itu dikirim dari sana atau dari sini kami belum dapat gambarannya," ujarnya saat ditemui dikantor BPKAD.

Ia melanjutkan, ada kemungkinan kompensasi akan dibayarkan di P-APBD 2021 karena di APBD Induk 2020 tidak ada dibahas.

"Kalau ada dibahas ‘kan pasti sudah ada beritanya," tegasnya.

Hal yang sama juga Masni katakan ketika disinggung soal dana jumlah tunjangan yang akan dibayarkan.

"Kami belum tahu bang, kalau dari peraturan belum ku baca sampai ke sana, cuman yang tahu KPU lah itu," tutupnya.

Tampak gedung BPKB Siantar (Foto/Juindra)

Sebelumnya, beredar kabar bahwa DPRD Siantar bakal menggelar rapat parpipurna pada Jumat 29 Januari 2021. Paripurna kali ini mengagendakan tentang pengusulan pemberhentian masa jabatan Hefriansyah dan Togar Sitorus sebagai pasangan kepala daerah kota Pematangsiantar.

Seperti diketahui bersama, masa jabatan keduanya masih tersisa kurang lebih 2 tahun lagi, namun hingga kini belum ada pembahasan terkait dana kompensasi yang akan diterima walikota dan wakil walikota siantar tersebut.

Ketua DPRD Kota Siantar Timbul Lingga yang dihubungi pada Selasa (26/1/2021) sore mengatakan walikota dan wakil walikota Siantar tetap akan diberikan kompensasi.

"Oleh regulasikan ada diatur itu tetang kompensasi sisa masa jabatan kepala daerah," katanya via telepon seluler.

Timbul Lingga (Foto/Juindra)

Ketika disinggung tidak adanya anggaran APBD 2021 tentang kompenasasi kepala daerah, Timbul Lingga menjelaskan kemungkinan bukan di APBD ditampung.

"Mungkin tidak langsung disitu diapakan, bisa jadi di P-APBD ditampung," katanya.

Saat disebut soal pengusulan pemberhentian walikota dan wakil walikota akan digelar jumat ini, Timbul mengatakan bahwa itu adalah kelemahan mereka bersama.

"Seharusnya T-APBD mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, karena yang kita ikutkan regulasi," ujar Timbul.

Hetanews pun mempertanyakan apakah T APBD sudah mengajukan dana kompensasi uang pengganti kepada DPRD, Timbul kurang mengetahui pasti.

"Idealnya mereka sudah harus tahu, sebab dana pilkada sudah kita siapkan, maka ketika dana pilkada disiapkan akan ada lahir pemimpin baru di periode yang baru," tutupnya.

Baca juga: KPUD Tetapkan walikota dan wakil walikota terpilih