SIMALUNGUN, HETANEWS.com – Buntut kalahnya pemkab Simalungun dalam sengketa kepemilikan lahan yang menjadi pokok gugatan dari pihak ahli waris penuntut, menuai kontroversi panjang.

Banyak elemen mulai menghawatirkan program kerja pasangan bupati wakil bupati terpilih akan berlangsung lancar tanpa kendala.

Polemik juga muncul terkait apakah  Bupati dan wakil Bupati Simalungun terpilih, Radipoh Sinaga dan Zaniwaldi, akan membangun rumah dinas yang baru.atau menunggu proses hukum yang masih dalam tahap banding.

Menanggapi hal tersebut, Sariadi Saragih, ketua fraksi partai Perindo saat dikonfirmasi mengatakan kalau kebijakan apakah akan membangun rumah dinas baru itu adalah kebijakan bupati terpilih.

"Kalau kebijakan tetap di tangan Bupati dan wakil Bupati kalau tugas kami hanya sebagai pengawasan," ujarnya saat ditemui usai paripurna Senin, (25/1/2021).

"Pada prinsipnya kami hanya bisa mengingatkan saja. Pada saat proses kampanye beliau sudah memaparkan program-programnya. Jadi usai beliau dilantik kami akan mengingatkan mana program-program yang mana belum dilaksanakan," ujar anggota DPRD Simalungun tersebut.

Sariadi juga menambahkan kalau masalah rumah dinas Bupati sudah kala di PK. DPRD Simalungun tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti dan menanyakan langsung sudah sejauh mana tindaklanjut dari Pemkab.

"Harapan kami, itukan sudah ingkrah sebagai keputusan pengadilan dan harus di jalankan. Dan kita akan lihat nanti dari sisi penggunaan anggaran apakah pembangunan rumah dinas itu urgen,"  

Sariadi juga menampik saat awak media ini mempertanyakan tentang pengajuan rumah dinas baru.

"Nantilah kita lihat lagi. Artinya begini, Kita akan lihat urgensinya rumah dinas karena rumah dinas Bupati masih ada di Adam Malik dan untuk rumah dinas wakil Bupati ada di jalan Asahan belakang kantor Bupati lama," terangnya.

"Kalau memang dinyatakan masih layak dan Bupati terpilih juga bersedia untuk itu, kita sebagai lembaga tidak akan menghabis-habiskan anggaran untuk rumah dinas itu. Kita juga akan mengkaji kembali sejauh mana urgensinya rumah dinas itu dengan pelaksanaan kinerja Bupati terpilih," terangnya mengakhiri.

Baca juga: Pasangan Bupati Terpilih Terancam Tidak Memiliki Kantor Setelah Kalah Gugatan Kepemilikan