SIANTAR, HETANEWS.com - Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Siantar - Simalungun meminta aparat terkait dalam hal ini Kejaksaan  Negeri (Kejari) Pematangsiantar, selaku APH melakukan pengawasan dan monitoring terhadap sejumlah pelaksanaan lelang di Kota Pematangsiantar.

Pasalnya, panitia tender lelang diduga tidak melaksanakan sebagaimana aturan main yang ada.

"Misalnya, harga kita paling rendah tapi tetap dikalahkan dengan alasan kurang ini-kurang itu," kata Ketua Gapensi Siantar Simalungun, Henry Tedi Silalahi, saat melakukan audensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Agustinus Wijono Dososeputro SH MH, Senin (25/1/2021). 

Baca juga: Ini Respon RS Saat Mengetahui Dirinya Dilaporkan LSM Ke Kejaksaan

Selain itu Gapensi juga mengharapkan agar pekerjaan proyek melalui penunjukan langsung (PL) memprioritaskan pengusaha lokal. Karena masih banyak pengusaha yang tidak memiliki pekerjaaan. 

"Beberapa tahun ini pekerjaan banyak dilakukan pengusaha di luar Siantar Simalungun," kata Silalahi.

Sebagai pengusaha daerah, Gapensi juga memiliki peran penting membangun daerahnya, tapi tidak diberi kesempatan karena Pemko mengutamakan pengusaha luar, sebut Henry.

Baca juga: Harefa & Partner Ungkapkan Keberatannya Dengan Sikap Kadis PUPR Siantar

Selain itu, Gapensi juga mengharapkan Kejaksaan bisa memberikan masukan agar pekerjaan dilakukan awal tahun, jangan akhir tahun.

Pekerjaan yang dilakukan pada akhir tahun terkesan dikerjakan asal jadi karena memburu waktu. Belum lagi didukung cuaca yang tidak bagus akibat hujan di akhir tahun.

Augustinus SH MH  didampingi Kasi Intel  BAS Faomasi Jaya Laia SH dalam pertemuan itu berjanji akan melakukan pengawasan dan monitoring dalam pelaksanaan tender proyek dan mendesak Pemko agar pekerjaan dilakukan awal tahun sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Jika ada pelaksanaan tender yang menyalahi aturan maka pihak kejaksaan akan mengusut tuntas memeriksa sejumlah pihak terkait. Sehingga tender dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tegas Kajari.