SIANTAR, HETANEWS.com - Kepala Dinas PUPR Kota Siantar, RS, yang dilaporkan salah satu LSM terkait pungli yang mengatasnamakan aparat penegak hukum (APH) tidak ingin mengomentari laporan tersebut.

"Kalau soal itu No Comment lah," kata RS saat ditemui Hetanews Senin (25/1/2021).

Dilanjutkannya, bahwa pelaporan terkait dirinya merupakan hal yang lumrah karena dia merupakan pejabat publik.

"Mau (dilaporkan-red) ke KPK, ke Kejaksaan Agung, semua diajukan orang itu. Mau saya buktikan panggilannya? Pokoknya banyak lah," kata mantan kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ini. 

Menurutnya, kalau soal lapor melapor adalah hak orang dan para APH wajib menerima laporan dari masyarakat, kalau benar atau tidaknya itu persoalan nanti.

Baca juga: Harefa & Partners Keberatan Dengan Sikap Kadis PUPR Siantar