SIANTAR, HETANEWS.com - Alexander Harefa SH dari kantor hukum Harefa & Partner menyesalkan sikap Kadis PUPR RS yang dilaporkan oleh beberapa pemborong terkait kutipan atau pungli 2% mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kami selaku advokat dan juga pengacara termasuk APH, sehingga kami nerasa keberatan dengan issu tersebut. Sebaiknya  Kadis PUPR melakukan klarifikasi atas hal tersebut," tegasnya.

“Dengan menyebut APH, berarti sudah mencemarkan nama baik aparat penegak hukum, atau Kadis PUPR patut diduga mempunyai maksud tertentu berlindung dibalik APH,” sebut Harefa. 

Untuk itu kepada APH yang berwenang memeriksa, yakni kejaksaan dan kepolisian agar segera memanggil RS untuk dilakukan klarifikasi. 

Harefa juga mempertanyakan apakah RS selaku Kadis PUPR sudah bekerja sesuai SOP dan peraturan perundangan - undangan yang berlaku, apakah RS sudah menjalankan tupoksinya dengan benar. Untuk itu perlu diperiksa semua pekerjaan di PUPR.

Hal itu dijelaskan Harefa melalui pesan whatsapp-nya pada Senin (25/1/2021)

Baca juga: Temuan Kejari Di Dua Proyek PUPR