JAKARTA, HETANEWS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi Covid-19. Sebab, KPU belum lama menggelar Pilkada 2020 dan punya data aktual.

Budi mengungkapkan, bahwa dirinya kapok memakai data dari Kementerian Kesehatan. Sebab, data Kemenkes, menurut dia, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by Kabupaten, kota, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya, datanya juga, supaya enggak salah. Sudah kapok saya enggak mau lagi pakai datanya kementerian kesehatan," katanya dalam dialog 'Vaksin & Kita' Komite Pemulihan Ekonomi & Transformasi Jabar saat dilihat Jumat (22/1).

"Aku ambil datanya KPU, KPU manual, itu kemarin baru banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current, ambil data KPU," tambah dia.

Budi mengungkapkan, saat itu dia memakai data dari Kemenkes untuk pendataan vaksinasi di rumah sakit dan Puskesmas. Dari data Kemenkes, jumlah itu cukup secara nasional.

"Saya enggak mau dua kali ketipu, secara agregat cukup jumlah Puskesmas rumah sakit untuk menyuntik, rumah sakit pemerintah saja, enggak usah libatin Pemda, enggak usah libatin swasta, cukup, aku kapok, aku enggak percaya data nasional," ungkapnya.

Namun, hasilnya tidak cukup setelah ia menelusuri data Kemenkes itu ke provinsi, kabupaten dan kota. Maka dari itu, ia kapok menggunakan data Kemenkes.

"Itu 60 persen tidak cukup, karena Bandung penuh rumah sakit, sama Puskesmasnya, nyuntik bisa, begitu Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari selesai, 8 tahun selesai, karena fasilitasnya enggak ada," tandasnya.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Pfizer Tak Harus Diuji Klinis

sumber: merdeka.com