WASHINGTON DC, HETANEWS.com - Pemerintahan Presiden AS terpilih Joe Biden akan segera menyetop dukungan terhadap Arab Saudi yang menyerang Houthi Yaman. AS juga akan meninjau kembali penetapan gerakan Houthi sebagai kelompok teroris sebagaimana dilansir dari AFP, Rabu (20/1/2021).

Demikian diutarakan Antony Blinken, Selasa (19/1/2020), calon Menteri Luar Negeri AS yang ditunjuk Biden.  Blinken mengatakan, dia akan segera meninjau penetapan yang diinisiasi oleh pemerintahan Donald Trump tersebut karena adanya kehawatiran bakal memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman.

Dia menyebut, rencana yang diinisiasi Trump tersebut justru semakin mempersulit upaya pembicaraan damai dengan Houthi, kelompok pemberontok di Yaman. Blinken mengatakan AS tetap berpikiran jernih tentang Houthi.

Pemerintahan Trump mengumumkan langkah tersebut pada 11 Januari, sembilan hari sebelum Biden mengambil alih Gedung Putih pada Rabu. Trump telah menjadi sekutu setia bagi Arab Saudi sejak dia menjabat sebagai Presiden AS.

Di bawah Trump, AS menawarkan bantuan logistik dan penjualan perlengkapan militer terhadap Arab Saudi selama kampanye enam tahun untuk mengusir Houthi yang telah mengambil alih sebagian besar Yaman. Di sisi lain, Blinken mengatakan bahwa Arab Saudi telah berkontribusi pada situasi kemanusiaan terburuk di dunia.

"Houthi memikul tanggung jawab yang signifikan atas apa yang terjadi di Yaman, tetapi kampanye (Arab Saudi) juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap situasi itu. Jadi dukungan kami harus dihentikan," kata Blinken.

Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) dan kelompok bantuan telah memperingatkan risiko penetapan Houthi sebagai kelompok teroris justru memperburuk keadaan Yaman. Pasalnya, di negara tersebut, jutaan orang bergantung pada bantuan internasional untuk dapat bertahan hidup.

Penetapan itu mulai berlaku Selasa (19/1/2021) dan direspons oleh Houthi dengan nada permusuhan.

"Kami siap untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap setiap tindakan permusuhan," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Protes Pro-Houthi di Sanaa

Pada Rabu, ratusan pendukung pemberontak Houthi turun ke jalan-jalan Ibu Kota Yaman, Sanaa, untuk memprotes penetapan sebagai kelompok teror.

"Kami keluar untuk mengatakan AS adalah biang dari terorisme dan tidak memiliki hak untuk mengklasifikasikan siapa pun sebagai teroris," kata seorang demonstran kepada AFP.

Hizam al-Assad, seorang anggota biro politik Houthi, mengutuk langkah AS tersebut sebagai agresi berkelanjutan terhadap rakyat Yaman. Dengan ditetapkan sebagai kelompok teroris, banyak transaksi internasional terhadap Houthi bakal dibatalkan karena ketakutan akan tuntutan AS.

Transaksi yang dibatalkan tersebut meliputi transfer bank, pembayaran personel medis, pembayaran makanan, dan pembayaran bahan bakar.

Kementerian Keuangan AS, bagaimanapun, telah mengeluarkan pengecualian kemanusiaan di mana akan diizinkan bagi organisasi bantuan untuk berurusan dengan Houthi, menurut situs webnya.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Kementerian Keuangan AS, yang bertanggung jawab atas sanksi luar negeri, telah mengeluarkan empat izin umum untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan yang tak terputus dan komoditas penting lainnya kepada rakyat Yaman.

Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, meminta AS untuk membalikkan langkah tersebut. "Posisi kami dalam hal ini tidak berubah. Kami meminta pemerintah untuk membatalkan keputusan itu," kata Dujarric.

“Kepedulian kami sejak awal yang kami ungkapkan dengan sangat jelas berdampak pada sektor komersial. Sebagian besar makanan dan persediaan dasar lainnya yang masuk ke Yaman masuk melalui sektor komersial,” imbuh Dujarric.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyalahkan Houthi sebagai dalang serangan di bandara di kota kedua Yaman, Aden, pada akhir Desember 2020. Di sisi lain, Blinken tidak serta merta membenarkan aksi Houthi yang telah memporak-porandakan Yaman.

"Mereka (Houthi) menggulingkan pemerintah di Yaman, mereka terlibat dalam jalur agresi di seluruh negeri, mereka mengarahkan agresi ke Arab Saudi dan melakukan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu fakta,” ujar Blinken.

Baca juga: Kecemasan Negara-negara Kawasan Teluk Sambut Pelantikan Joe Biden

Sumber: kompas.com