SIANTAR, HETANEWS.com - Chandra Kusuma Pakpahan,SH didapuk sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Pematangsiantar periode 2021-2023. 

Penetapan tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Pendiri, Badan Pengawas serta pengurus LBH Pematangsiantar pada Sabtu 16 Januari 2021.

Adapun kepengurusan LBH Pematangsiantar yakni Chandra Kusuma Pakpahan,SH sebagai Ketua, Ferry H Simarmata, S.Hut sebagai Sekretaris dan Sabar Menanti Simbolon,SH sebagai Bendahara. 

“Selain melakukan reposisi badan pengurus, kita juga melakukan evaluasi kerja-kerja LBH Pematangsiantar selama 1 tahun terakhir di tahun 2020,” kata Pengacara Parluhutan Banjarnahor,SH melalui keterangan tertulis kepada Hetanews, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Solidaritas Untuk Mahasiswa Asal Sidamanik Frans Josua

Ia menjelaskan, pihaknya juga membahas perkembangan penanganan kasus yang dilakukan LBH Pematangsiantar, mulai dari pendampingan hukum masyarakat tidak mampu, baik pendampingan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga swasta lainnya.

Setelah melakukan evaluasi kinerja organisasi, kata Banjarnahor, diputuskan program kerja untuk tahun 2021-2023.

Adapun diantaranya proses penyederhanaan pelayanan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu, sehingga kedepannya LBH Pematangsiantar dapat bisa bekerja lebih maksimal dalam memberikan bantuan hukum.



Sementara itu, Chandra Pakpahan menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk meneruskan cita cita LBH Pematangsiantar.

Chandra berharap kedepan ia bersama rekan-rekannya terus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu untuk mencari keadilan.

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai amanah dalam memimpin LBH Pematangsiantar. Kedepannya, kami akan selalu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan,” ungkapnya.

Kasus menyita publik

Perjalanan LBH Pematangsiantar dalam pendampingan hukum di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun masih baru dimulai namun terbilang sukses.

Beberapa kasus yang sempat menyita perhatian publik yang ditangani LBH Pematangsiantar, diantaranya perkara TKI asal Siantar di Malaysia yang diancam hukuman mati.

Selain mendampingi pihak keluarga korban, LBH Pematangsiantar telah melakukan koordinasi yang intensif KBRI Malaysia, agar memberikan perhatian serius dalam penanganan hukumnya. 

Lain itu Peradilan Nenek Esterlan Sihombing (80) yang dituduh mencuri sawit di lahan miliknya. Hasil putusan PN Simalungun tidak terbukti secara sah melakukan tindakan pencurian.

Kemudian gugatan Class action warga Gang Demak Pematangsiantar, berhasil ditangani dan warga mendapatkan ganti rugi berdasarkan mediasi yang dilakukan Hakim Mediator PN Siantar.

Baca juga: Pentingnya Aplikasi Berbasis Online Untuk Pengaduan Masyarakat Di Siantar