SIANTAR, HETANEWS.com - Oknum pejabat di Dinas PUPR Kota Siantar inisial RS dilaporkan oleh salah satu LSM terkait dugaan pungutan liar atau Pungli yang mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum [APH].

Pihak Kejari Siantar membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan diterima dari salah satu LSM terkait dugaan pungli yang diduga dilakukan RS kepada para Kontraktor.

"Benar kami ada menerima laporan dari LSM," kata Kasi Intel Kejari, BAS Faomasi Laia melalui keterangan tertulis kepada Hetanews, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: DPRD Merasa Dibodoh – bodohi Dinas PUPR, 3 Buka Laporan Dana Silpa Berbeda

Ia menjelaskan, dalam laporan tersebut RS mengatasnamakan APH yakni pihak kejaksaan dan kepolisian, untuk meminta para kontraktor membayar fee sebesar 2 persen dari setiap pengerjaan proyek.

Pelapor menduga setiap kontraktor diwajibkan membayar fee tersebut sebagai upaya pengamanan setiap pekerjaan proyek yang ada di Kota Siantar.

Berdasarkan laporan tersebut, pihak pelapor mensinyalir kewajiban membayarkan 2 persen dari proyek hanyalah akal akalan RS dengan mengatasnamakan APH untuk memperkaya diri.

Baca juga: PUPR Siantar ‘Bagi bagi’ Proyek Di Tengah Pandemi

Klarifikasi

Pada kesempatan ini Kejari Siantar melalui BAS Faomasi mengklarifikasi laporan yang bersinggungan dengan institusinya.

BAS memastikan pihaknya tidak pernah meminta fee proyek dari organisasi perangkat daerah [OPD] khususnya Dinas PUPR Kota Siantar.

“Jika ada oknum oknum yang memanfaatkan atau melakukan hal tersebut, maka kami harap laporkan kepada kami, agar kami dapat melakukan penindakan atas perbuatan yang mencederai institusi Kejaksaan Negeri Siantar,” jelas BAS.

Baca juga: Demo Di Kejari Soroti Dugaan Korupsi Di Siantar

Meski demikian, Pihak Kepolisian dari Polres Siantar belum bersedia merespon dugaan oknum Pejabat Dinas PUPR yang mengatasnamakan APH untuk meminta fee proyek sebesar 2 persen tersebut.

Hetanews telah mengkonfirmasi  Kanit Tipikor Polres Siantar melalui pesan WhatsApp namun sampai saat belum memberikan jawaban.

Sementara itu oknum Pejabat RS juga belum memberikan keterangan resmi terkait laporan LSM sampai berita ini diturunkan.

Baca juga: Dinas PUPR Siantar Tetap Tenderkan Proyek Jembatan Bermasalah dengan Penambahan Anggaran Rp3 Miliar