JAKARTA, HETANEWS.com - Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menggelar aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat kini sudah membubarkan diri. Aksi tersebut diikuti sekitar 50 orang.

Pantauan di lokasi, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 12.08 WIB. Massa mengarah ke Tugu Tani dengan menggunakan mobil dan berjalan kaki.

Ketua Departemen Media dan Komunikasi Kahar S Cahyono, mengatakan KPSI berencana akan membawa ribuan buruh saat pembacaan putusan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, akan ada aksi besar-besar saat pembacaan putusan.

"Nanti begitu saat final, saat putusan akan dibacakan tentu saja kami sudah mempersiapkan untuk melakukan aksi besar-besaran. Tidak hanya perwakilan seperti saat ini tapi juga melibatkan puluhan ribu buruh seperti yang biasa bisa kita lakukan," ujar Kahar di lokasi, Senin (18/1/2021).

Meski demikian, Kahar tidak mengetahui secara pasti kapan jadwal putusan tersebut. Kahar memperkirakan pembacaan putusan akan digelar satu hingga dua bulan ke depan.

"kita berharap dalam satu-dua bulan ke depan ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan COVID-19 sudah mulai mereda sehingga kami bisa melakukan aksi besar-besaran," katanya.

Dia meminta kepada MK untuk profesional dalam memutus judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Kita kita ingin memberikan pesan sekali lagi kepada Mahkamah Konstitusi agar tidak main-main untuk memeriksa, mengadili perkara judicial review yang kami ajukan," katanya.

Diketahui, aksi yang digelar KSPI pada pukul 10.00 WIB itu sebagai bentuk penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja. Menurut Kahar, UU Cipta Kerja terdapat berbagai masalah.

"Aksi ini sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk sikap dari KSPI yang ingin menegaskan kembali bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang tidak dikehendaki oleh kaum buruh. Ada banyak permasalahan di sana mulai dari upah minimum, pesangon, PHK yang dipermudah, adanya beberapa sanksi pidana yang dihilangkan, dan berbagai macam lagi yang dianggap merugikan oleh kaum buruh," ujar Kahar.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disebut Permudah Izin Usaha Pertanian sampai Energi

sumber: detik.com