Siantar, Hetanews.com - Kejaksaan Negeri Pematangsiantar melalui Kasi Pidsus Dostom Hutabarat menjelaskan, jika pengusutan dugaan korupsi BPJS Kesehatan masih dalam tahap penyelidikan (lid). Sejauh ini setidaknya sudah 20 orang yang dimintai keterangan, termasuk pihak BPJS dan Kadis Kesehatan Kota Pematangsiantar.

"Masih penyelidikan, dan sekitar 20 orang yang sudah dipanggil oleh tim jaksa," kata Dostom ketika ditanya langsung awak media hetanews pada Selasa (12/1/2021) di kantornya.

Dari pihak BPJS telah dimintai keterangan Kepala bidang Penjaminan Manfaat Primer (Kabid PMP), dr Ronald Saragih dari Dinkes dan beberapa pemilik klinik persalinan. Dugaan korupsi periode 2016-2019.

Menurut Dostom, pemeriksaan dilakukan setelah adanya temuan beberapa klinik yang diduga memberikan data fiktif atau pengalihan data dari kapitasi yang sudah ada terkait pencairan atau klaim BPJS pada ibu melahirkan.

Bahkan setelah dilakukan penyelidikan, ada salah klinik yang telah mengembalikan, kata Dostom tanpa menyebutkan berapa jumlah yang dikembalikan dan nama klinik tersebut.

"Pengembalian bukan berarti menghentikan penyelidikan, karena telah ditemukan adanya kecurangan. Itu 1 klinik, kemungkinan ada klinik lainnya. Sehingga patut diduga ada penyalahgunaan wewenangan/jabatan  atau suatu koorporasi antara BPJS dengan klinik," sebutnya. Dan sesuai data yang ada pada kejaksaan, setidaknya 19 klinik yang akan diperiksa.

Menyinggung tentang pemanggilan dr.Ronald Saragih sebagai Kadis kesehatan untuk dimintai keterangan sekaitan telah dilakukannya kredensialing ke beberapa klinik. Kredensialing merupakan kegiatan peninjauan dan penyimpanan data-data fasyankes berkaitan dengan pelayanan profesinya yang mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola praktek dan sertifikasi.

Merupakan suatu kegiatan dari BPJS kesehatan untuk melakukan kualifikasi fasyankes  dan merupakan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak fasyankes apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS kesehatan yang penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi dan teknis pelayanan.

Kredensialing bermanfaat untuk nenghindari penerimaan fasyankes yang tidak bermutu dan tidak memenuhi standar, mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu bagi peserta JKN, mendukung persyaratan legal dan mendorong kompetisi antar fasyankes untuk menjadi provider JKN.

Menurut dr Ronald, pihaknya baru dilibatkan di tahun 2018 oleh BPJS.