Medan, hetanews.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta pasangan yang kalah dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, supaya tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum.

Mantan Pangkostrad ini mengemukakan hal itu karena pascapilkada, ada pasangan calon yang menuding terjadinya kecurangan sebelum dan saat pesta demokrasi itu berlangsung. Salah satu daerah yang memanas itu di Kabupaten Samosir.

"Jika merasa dicurangi dan dirugikan maka sebaiknya diambil langkah hukum. Jangan mengambil langkah melawan hukum, yang bisa merugikan masyarakat. Jadi pemimpin itu tidak boleh menyulitkan masyarakat," tegas Edy Rahmayadi, Jumat (18/12/2020).

Menanggapi situasi politik mulai memanas di daerah pascapilkada, mantan Pangdam I Bukit Barisan ini menyatakan optimistis situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sampai pelantikan kepala daerah terpilih, akan tetap aman dan terkendali.

"Mengingat situasi saat ini masih pandemi Covid-19, semua pihak harus dapat menahan diri. Jika merasa dicurangi, ambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat harus kita lindungi dari pandemi," sebutnya.

Seperti diketahui, pasangan calon petahana Bupati Samosir, Rapidin Simbolon-Juang Sinaga, menuding pasangan Vandiko Gultom-Martua Sitanggang (VANTAS) melakukan praktik money politik di Pilkada Samosir. Tudingan ini juga disampaikan PDIP selaku pengusung.

Mendapatkan tudingan itu, Partai Golkar dan Nasdem bereaksi keras. Sebagai partai pengusung, Golkar dan Nasdem memastikan pasangan VANTAS tidak melakukan kecurangan. Kedua partai ini juga mengingatkan pengurus PDIP tidak memancing suasana keruh di masyarakat.

Sumber: beritasatu.com