Siantar, hetanews.com - Mantan Kadis Kominfo Siantar, Posma Sitorus SH (60), akhirnya divonis 12 bulan penjara, denda Rp100 juta, subsider 3 bulan penjara, disidang online Pengadilan Tipikor, di Medan, pada Kamis (17/12/2020), lalu.

Sedangkan Acai Tagor Sijabat Ap.M.Si (45), divonis 1,6 tahun (18 bulan),  denda yang sama dan membayar uang pengganti Rp190.150.000. Dan jika tidak dapat dibayar setelah putusan inkrach, maka harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun.

Demikian dikatakan Kasi Pidsus Kejari Siantar, Dostom Hutabarat SH, ketika ditanya wartawan, Jumat (18/12/2020), di ruang kerjanya.

Vonis hakim itu, lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa, katanya.

Posma Sitorus, warga jalan Melanthon Siregar, Gg. Cemara, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat dan Acai Tagor Sijabat, warga jalan Pantai Timur No. 51, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Posma selaku Kadis Kominfo dan Pengguna Anggaran (PA) dan Acai, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Posma divonis lebih ringan karena sudah mengembalikan kerugian senilai Rp.200 juta dan dinyatakan dirampas untuk negara.

Terdakwa Posma bersama  Acai, pada bulan Oktober 2017, sampai dengan bulan Desember 2017, di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Siantar, Jalan W.R.Supratman, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar, melakukan perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada Tahun 2017, Dinas Kominfo Siantar, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam DPPA-SKPD Nomor: 2.10.01.01.15.04.5.2 tanggal 10 Oktober 2017 menganggarkan Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.095.800.000,-

Selanjutnya PT. SINAR KREASINDO membeli Bandwidth kepada PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA. Tercatat pembayaran hanya untuk periode 01.12.2017 – 31.12.2018, sehingga untuk periode bulan November 2017 tidak dibayarkan.

Terdakwa Posma selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnyam dalam hal "Menetapkan Rencana Umum Pengadaan" tidak sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Perpres RI. No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Dimana seharusnya terdakwa Posma membuat Kerangka Acuan Kerja sebagaimana Pasal 22 ayat(3) dan ayat(4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Akibat perbuatan terdakwa Posma dan Acai, menyebabkan kegiatan pengadaan jasa internet (bandwith) pada Dinas Kominfo tidak sesuai dengan kontrak. Dimana seharusnya pengadaan bandwith sebanyak 380 Mbps (290 Mbps Intenasional dan 90 Mbps Lokal) untuk 2 bulan yakni bulan Nopember dan Desember 2017 hanya bisa digunakan pada bulan Desember tahun 2017, sebagaimana bukti pembayaran antara PT.Sinar Kreasindo dengan PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA (Invoice No. 201805748 Tanggal 20-Feb-2018).

Dengan tidak membuat kerangka acuan kerja tersebut, sehingga mengakibatkan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan lain dalam program pengembangan komunikasi dan Informasi yang berhubungan dengan belanja bandwith berupa pemasangan jaringan Fiber Optik dan Radio Link.

Baca juga: Dua Mantan Pejabat Kominfo Siantar Dituntut 2 dan 1,6 Tahun Penjara

Acai selaku PPK telah merekomendasikan Ramli Ardiles sebagai Pelaksana Lapangan PT Sinar Kreasindo dan meminta sejumlah uang kepada M Arif Darmawan selaku Direktur PT Sinar Kreasindo untuk diberikan kepada Acai dan Posma selaku pengguna anggaran.

Berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-63/PW02/5.2/2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani, Yono Andi Atmoko, Pekerjaan Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam kegiatan pengadaan server dan command centre - program Pengembangan Komunikasi, lnformasi, dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Siantar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 450.471.529,00, kata Dostom.