Siantar, hetanews.com - Kurangnya koordinasi antara Dinas pendidikan dengan Dinas PUPR kota Pematangsiantar selaku pengawas tata ruang mengakibatkan pembangunan pagar di setiap sekolah mengabaikan peraturan IMB.

Hal itu di sampaikan langsung Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Astronout Nainggolan disaat dirinya berkeliling di kota Pematangsiantar melihat hampir seluruh sekolah di bangun pagar tertutup dengan tipe yang sama.

"Kalau di lihat dari estetikanya tidak bisa seperti itu karena sekolah itu milik publik yang seharusnya pagarnya itu terbuka," ujarnya ke hetanews, Rabu (16/12/2020).

Lanjut anggota DPRD dari komisi III tersebut bangun itu sudah jelas-jelas menyalahi peraturan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dimana dalam peraturan tersebut seharusnya pagar itu tinggi maksimalnya 125 Meter.

"Melihat hal seperti itu saya langsung cek ke PUPR Siantar untuk menanyakan langsung regulasi apa yang mereka ikuti sebagai pengawas tata ruang membuat pagar sekolah seperti itu. Ternyata, Dinas pendidikan tidak pernah berkoordinasi secara tenis dengan pihak PUPR. Seharusnya secara tupoksi tugas PUPR itu sebagai pengawas di seluruh pembangunan yang ada di kota Pematangsiantar dan harus ada koordinasi dari dinas lain ke PUPR," ujarnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP berpendapat bahwa dengan pagar tertutup dan tinggi itu justru akan menimbulkan rawan kejahatan.

"Sekolah itu harus terbuka pagarnya, karena sekolah itu area publik. Bahkan dari peraturan bencana sekolah itu bisa jadi tempat pengungsian bila ada bencana. Jangan di buat pagar sekolah itu seperti pagar penjara yang seharusnya apapun kegiatan di lingkungan sekolah itu harus bisa di lihat masyarakat dari luar," tegasnya sembari mengatakan akan membahas persoalan ini di rapat dewan.

Yang intinya sekolah itu adalah area milik publik yang seharusnya transparan jangan di pagar tembok tertutup seperti ini. Seperti di salah satu sekolah yang di mana akibat tembok tersebut pandangan pengendara menjadi terhalang akibat pagar tembok sekolah yg tinggi dan tertutup yang dapat membahayakan pengendara.

*Astronout Jangan pemerintah yang buat aturan akan tetapi pemerintah itu sendiri yang melanggarnya*

Selanjutnya, Astronout juga meminta kepada pemerintah kota Pematangsiantar agar menaati peraturan yang di buat pemerintah itu sendiri. Walaupun sekolah itu bangunan pemerintah harus memiliki IMB dan tidak hanya sekolah akan tetapi bangunan-bangunan pemerintah lainnya harus memiliki IMB serta mengikuti aturan yang tertera dalam IMB tersebut.

"Walaupun sekolah itu adalah Bangunan pemerintah harus memiliki IMB juga dan mengikuti isi dari peraturan IMB itu sendiri. Yang kita lihat sekarang di kota kita ini justru pemerintah itu sendiri yang melanggar peraturan yang di buatnya," ujarnya.

Karena pemerintah itu yang membuat peraturan itu seharusnya pemerintahlah yang harus memberikan contoh kepada masyarakat dengan mematuhi regulasi peraturan dan tata cara membangun di kota Pematangsiantar. Jangan pulak sesekali pemerintah itu sendiri yang melanggarnya kata Astronout.