Catatan Redaksi

Siantar, Hetanews.com - Sampai di penghunjung tahun 2020, pandemi covid-19 masih belum terkendali, orang-orang masih harus tetap dijejali dengan adaptasi kebiasaan baru melalui 3M. Pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan kepada daerah telah usai, tinggal menunggu putusan hasil KPU tiap daerah. Vaksin import telah tiba, penjadwalan vaksninasi massal tinggal menuggu instruksi. Bantuan sosal pun masih berlanjut.

Redaksi memprediksi bahwa kita akan menutup tahun ini dengan menyisakan ketidakpastian, dan memulai awal baik 2021 nanti dengan lompatan vaksinasi nasional. Vaksinasi bukan suatu hal yang baru bagi penduduk Indonesia.

Kita telah melewati vaksinasi sejak balita, namun pandemi virus corona sejak setahun terakhir sepertinya akan memaksa kita menjalani vaksinasi tambahan diluar dari vaksinasi pada umumya.

Baca juga: Menkes Terawan Bagikan Kisah Suksesnya Tangani Covid-19 Di WHO

Di bulan bulan awal sebelum PSBB gencar dilakukan, redaksi hetanews telah terlebih dahulu mewanti-wanti jika kemungkinan besar vaksinasi nasional akan dikomersilkan sekalipun dalam keterangan resminya, salah satu perusahaan vaksin asal china (Sinovac-red) tidak menetapkan paten untuk formulanya alias gratis.

Hal tersebut menjadi pertentangan sendiri bagi redaksi, dimana ketika pemerintah menganggap bahwa covid-19 masih belum dapat dikendalikan ditambah dengan buruknya pendataan di Indonesia, sudah layak dan semestinya program vaksinasi nasional itu digratiskan.

Program vaksinasi berbayar apapun alasannya justru akan semakin memicu ketimpangan sosial yang sudah parah, dimana berdasarkan berbagai kajian didapati 1% penduduk saat ini mendominasi kekayaan dibanding 99% penduduk lainnya.

Fakta yang kita temui berdasar 10 bulan terakhir pengalaman menangani pandemi covid-19 adalah pendataan yang carut-marut, membuat berbagai program bantuan sosial kerap tak optimal. Dalam berbagai pemberitaan di hetanews bahkan dapat kita temui informasi terkait warga yang tak tersentuh bantuan sementara mereka adalah yang paling terdampak.

Hal itu diperparah dengan manipulasi perputaran oleh pejabat publik, terbaru yang terungkap adalah penyalahgunaan wewenang oleh menteri sosial RI. Kejadian ini memperkuat peringatan Mahmud MD delapan tahun silam dalam pidato “Batas Kuasa Rakyat” yang mengingatkan akan adanya reduksi demokrasi. “dari-oleh-dan untuk rakyat” menjadi “dari rakyat, oleh elite dan untuk elite” (mkri.id,19/10/2012).

Singapura, negara berteritori kecil tetangga Indonesia, baru baru ini menyakinkan dunia sebagai negara pertama di Asia yang menyetujui vaksinasi nasional secara gratis untuk warganya, seperti yang disampaikan PM Singapore, Lee Hsien Loong (68), pada Senin (14/12/2020).

Pentingnya menggelorakan vaksinasi nasional secara gratis menurut redaksi, seyogyanya harus dikomandoi oleh satgas covid di seantero negeri, hal ini demi mendorong lebih banyak warga yang secara sadar dan sukarela datang memvaksinasi diri dan lingkungan terdekat yang disayanginya.

Saat negara menganggap prioritas nasional adalah kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat, maka seharusnya tanggungjawabnya sampai pada tindakan nyata. Komersialisasi vaksin harusnya gugur dengan sendirinya. BUMN semestinya digerakkan untuk memaasifkan penyebaran vaksin gratis, bukan malah jualan vaksin.

Baca juga: Ketika BUMN Jualan Vaksin

Itupun jika memang tujuan utama dari vaksinasi nasional adalah kesehatan keselamatan rakyat, bukan lahan bancakan baru. Negara harus hadir bersama rakyatnya menghadapi kesengsaraan pandemi tanpa tedeng aling-aling.

Baca juga: Ada 75 Juta Rakyat Yang Harus Bayar Vaksin